Network
“Namun, AS salah. Ini adalah kesalahan serius untuk menekan (Korea Utara), dengan menciptakan ketidakseimbangan asimetris di dalam, dan sekitar Semenanjung Korea, sehingga dapat menyebabkan situasi akut dan tidak stabil di Semenanjung Korea, yang sekarang secara teknis sedang berperang, ”lanjutnya.
Baca Juga: 5 Penyebab Kram Otot Kaki Yang Perlu Anda Ketahui, Salah Satunya Penyakit Hati
AS sebelumnya melarang Korsel mengembangkan rudal berjangkauan lebih dari 800 kilometer karena kekhawatiran tentang perlombaan senjata regional. Jangkauannya cukup bagi senjata Korsel untuk menyerang seluruh Korut, tetapi tidak mampu mencapai target kunci potensial di negara tetangga lain, seperti China dan Jepang.
Beberapa pengamat Korsel memuji diakhirinya pembatasan, yang disebut sebagai pemulihan kedaulatan militer, tetapi yang lain menduga niat AS adalah untuk meningkatkan kemampuan militer sekutunya di tengah persaingan dengan China.
Komentator Kim menuduh, Washington berusaha memicu perlombaan senjata, menggagalkan pembangunan di Korut, dan mengerahkan rudal jarak menengah, yang menargetkan negara-negara di dekat Korut.
Baca Juga: Turki Bantai Ribuan Pejuang: Orang Kurdi Pantang Menyerah
Pemerintah Korsel sendiri menyatakan, pihaknya secara 'hati-hati mengawasi' reaksi Korut, tetapi juru bicara Kementerian Unifikasi Lee Jong-joo, tidak akan berkomentar sebaliknya. Sebab, pernyataan tersebut didistribusikan oleh seseorang, bukan pernyataan resmi Pemerintah Korut.
Pernyataan Korut ini muncul saat pemerintahan Biden membentuk pendekatan baru terhadap Korut di tengah pembicaraan yang sudah lama tidak aktif mengenai program nuklir Korut. Selama KTT, Biden dan Moon Jae-in menegaskan, tinjauan kebijakan baru AS tentang Korut 'mengambil pendekatan yang terkalibrasi dan praktis yang terbuka untuk dan akan mengeksplorasi diplomasi' dengan Korut.
Para pejabat AS telah menyarankan Biden akan mengadopsi kebijakan jalan tengah antara para pendahulunya - hubungan langsung Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong Un, dan 'kesabaran strategis' Barack Obama.
Beberapa ahli menilai, Biden kemungkinan tidak akan memberikan keringanan sanksi besar kepada Korut, kecuali Korut mengambil langkah-langkah denuklirisasi konkret terlebih dahulu.
