Namun, pada Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik HAMAS menyatakan, pihaknya bersedia bekerja sama dengan 'resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina, berdasarkan perbatasan pada 1967. Syaratnya, pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel, dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru.
Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik HAMAS menyatakan pada 2014, pihaknya tidak akan mengakui Israel, dan menambahkan bahwa ini adalah 'garis merah' yang tidak bisa dilewati.
Izzuddin al-Qassam, sayap militer yang berafiliasi dengan HAMAS, telah menyerang Israel, baik penduduk sipil dan sasaran militer. Serangan terhadap sasaran sipil telah menyertakan serangan roket, dan pada 1993- 2006, HAMAS melakukan serangan bom bunuh diri. Serangan terhadap sasaran militer menembakkan senjata ringan, roket, dan serangan mortir.
Baca Juga: HAMAS tak Bergeming dari Wilayah Sipil: Israel makin Bahayakan Warga
Pada Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, HAMAS melakukan serangan roket ke Israel, dan melakukan upaya upaya untuk mencegah organisasi lain.
Setelah masa tenang selama empat bulan, konflik meningkat, ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan tujuh warganya yang direncanakan oleh HAMAS menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar perbatasan, dan menewaskan operator HAMAS.
Sebagai pembalasan, HAMAS menyerang Israel dengan serentetan roket . Pada akhir Desember 2008, Israel menyerang Gaza, kemudian menarik pasukannya dari wilayah pada medio Januari 2009.
Setelah Perang Gaza, HAMAS terus memerintah Jalur Gaza, dan Israel mempertahankan blokade ekonomi.
Pada 4 Mei 2011, HAMAS dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi, yang menyediakan untuk 'pemerintah Palestina sementara secara bersama, sebelum pemilihan nasional pada 2012.
Menurut laporan berita Israel, yang mengutip pemimpin Fatah Mahmud Abbas, sebagai syarat bergabung dengan PLO, maka Khalid Mishaal setuju untuk 'perjuangan bersenjata' melawan Israel, dan menerima Negara Palestina di perbatasan pada 1967 selain Israel.