Aung Hlaing Gagal Dijadikan Penjahat Internasional: Kontribusi Suu Kyi Genosida Muslim Rohingnya

- 17 April 2021, 01:05 WIB
DUET -  Duet 'setali tiga uang'  peristiwa genosida terhadap etnis Muslm Rohingnya di Myanmar: Aung San Suu Kyi (kiri)  dan Min Aung Hlaing (kanan)./PHOTO: WIKIMEDIA COMMONS/
DUET - Duet 'setali tiga uang' peristiwa genosida terhadap etnis Muslm Rohingnya di Myanmar: Aung San Suu Kyi (kiri) dan Min Aung Hlaing (kanan)./PHOTO: WIKIMEDIA COMMONS/ /KALBAR TERKINI/OKTAVIANUS CORNELIS

Laporan tersebut merinci dampak dari serangan militer: orang-orang yang terbunuh oleh tembakan dan senjata tajam, pembakaran, wanita diperkosa  secara beramai-ramai, dan anak-anak menjadi cacat, mengalami kekerasan seksual atau dibunuh.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari misi tersebut, laporan ini menyebut bahwa 10 ribu kematian terjadi, dan setidaknya 392 desa hancur sebagian, atau seluruhnya. "Sifat, skala, dan organisasi operasi menunjukkan tingkat perencanaan,  dan desain awal di pihak kepemimpinan [militer Myanmar] yang konsisten dengan visi Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing," tulis laporan itu.

Laporan itu mengutip pernyataan Ang Hlaing bahwa masalah Rohingya sebagai urusan yang 'belum selesai'.  Laporan menegaskan bahwa kata-katanya menunjukkan bahwa serangan militer bukanlah tanggapan terhadap serangan ARSA pada 25 Agustus 2017.

Melainkan  lebih ditujukan untuk 'memecahkan' masalah Rohingya yang telah berlangsung lama, seperti yang dikatakan oleh sang jenderal pembunuh.  

Genosida dan Kontribusi Suu Kyi  

Laporan juga menyalahkan otoritas sipil Myanmar termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Sebab, Suu Kyi memblokir penyelidikan independen, dan menyangkal melakukan kesalahan atas nama militer sehingga Suu Kyi berkontribusi pada tindakan kekejaman.

“Kami sangat kecewa karena Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi,  tidak menggunakan posisi atau otoritas moralnya untuk membendung, mencegah atau mengutuk peristiwa yang terjadi di negara bagian Rakhine,” kecam Radhika Coomaraswamy,  penyelidik PBB dalam konferensi pers. 

Militer Myanmar membantah melakukan kesalahan terhadap warga sipil dalam kampanyenya di negara bagian Rakhine. 

"Kami tidak menerima gagasan misi pencarian fakta, dan  kami sejak awal menolak laporan mereka," kata perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, U Hau Do Suan kepada BBC Burma.

“Pelanggaran HAM adalah tuduhan sepihak terhadap kami. Ini dirancang untuk memberi tekanan pada kami oleh organisasi internasional. Laporan mereka didasarkan pada informasi sepihak dari orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh dan kelompok oposisi," tulis laporan tersebut.

Halaman:

Editor: Oktavianus Cornelis


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah