Putusan mendadak otoritas keuangan atas permintaan Pemerintah China ini, diyakini sebagai reaksi keras pemerintah atas sikap vokal Ma.
Ma dianggap sangat nekat, dan berani menentang 'kebijakan klasik', yang notabene identik dengan kebijakan 'Tuhan'-nya China: Xin Jin Ping, Presiden Tiongkok, Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Kepala Komisi Militer Sentral Republik Rakyat Tiongkok, dan Sekretaris Jenderal Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China.
Sejak itulah Ma menghilang. Selain diisukan diculik dan dipenjarakan di penjara rahasia China, yang banyak dimiliki negara ini, Ma juga disebut menghilang karena harus ke India.
Di India, Ma disebut-sebut menghadapi tuntutan hukum menyusul pemberitaan di medianya, UC News, yang dituding hoax ketika mengabarkan tentang insiden baku hantam tangan kosong di tapal batas China-India antara militer kedua negara, yang menewaskan tentara-tentara India.
Denda anti-Monopoli Terbesar
Setelah denda tersebut, dilansir Kalbar-Terkini.com dari Global Times, Sabtu, 10 April 2021, Alibaba menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada pelanggannya dan publik. Dalam surat tersebut, Alibaba yang notabene adalah mewakili suara Ma, menyatakan bahwa pihaknya menerima hukuman dengan 'ketulusan dan bertekat patuh'.
Ma benar-benar bukan seperti sebelumnya yang bagai harimau. Ma lewat pernyataan itu menyatakan, hukuman tersebut mencerminkan ekspektasi yang bijaksana, dan normatif dari regulator terhadap perkembangan industri.
"Ini adalah tindakan penting untuk menjaga persaingan pasar yang adil dan pengembangan kualitas ekonomi platform internet," bunyi surat itu.
Perusahaan juga mengatakan akan semakin memperkuat fokus ke penciptaan nilai, dan pengalaman pelanggan, serta terus memperkenalkan langkah-langkah untuk menurunkan hambatan masuk, dan biaya bisnis pengoperasian pada platform.
Menyusul denda tersebut, Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) juga merilis panduan administratif. Alibaba Group didesak untuk melakukan inspeksi internal yang 'komprehensif dan mendalam', sesuai dengan Undang-undang anti-Monopoli untuk memeriksa dan menstandarisasi operasi bisnisnya.