KALBAR TERKINI - Kencangnya kolusi oknum aparat dan pengusaha tambang serta sawit di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya dilaporkan ke PBNU di Jakarta.
Laporan disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Mafia Tanah di Kalsel, yang dipimpin pengacara Denny Indrayana ke PBNU di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.
Audiensi digelar di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagaimana rilis yang diterima Kalbar-Terkini.com dari Ishaq Zubaedi Raqib, Ketua LTN (Kominfo) PBNU.
Baca Juga: UPDATE Harga TBS Sawit Sumut, Turun Jauh di Angka Rp 119,67/Kg , Periode 15-21 Juni 2022
Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Savic Ali dalam audiensi itu menyatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
Hal ini untuk memenangi persengketaan secara hukum dan mendapatkan dukungan publik.
"Agar semangat itu tercapai, kami membutuhkan sejumlah informasi detil menyangkut persengketaan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan," kata Savic.
Turut menerima audiensi itu, Ketua PBNU lainnya, KH Amin Said Husni, dan Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) Hakam Aqsho.
Baca Juga: Update Harga TBS Sawit Kalbar Turun di Angka Rp 207,34/kg Berlaku Untuk Periode I-Juni 2022
KH Amin Said Husni menyatakan bahwa sebelum menentukan sikap, dirinya minta mereka untuk mengirimkan sejumlah dokumen yang detil menyangkut persoalan di Kalsel.
"Data-data itu, nantinya akan kami gunakan untuk mengambil sikap tegas terhadap kasus yang terjadi," tegasnya.
Dalam audensi dengan pengurus PBNU, sejumlah petani, LSM, dan Denny mengungkapkan kondisi yang terjadi di Kalsel.
Menurut Denny, Kalsel saat ini dalam kondisi darurat mafia. Mulai dari mafia tanah untuk sawit, juga mafia lahan untuk tambang batubara.
Denny menggambarkan, kondisi masyarakat di daerah itu sangat kontras dengan perusahaan-perusahaan sawit dan tambang batubara yang beroperasi di sana.
"Kapal-kapal pengangkut batubara lewat di sungai di mana di tepi sungai itu hidup masyarakat miskin," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Yudhoyono ini.
Padahal, batubara memiliki nilai yang demikian besar. "Ini sangat kontras," lanjutnya".
Menurut Denny, sejumlah tambang dan sawit di Kalsel telah dikuasi oleh sejumlah pengusaha besar, yang memiliki pengaruh besar ke kekuasaan.
Pengaruh ini, tambahnya, bisa dilihat dari sejumlah kasus-kasus yang banyak dilaporkan ke penegak hukum, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang.
Denny menyebut ada kasus yang sudah dilaporkan ke KPK, tapi sampai saat ini belum ada titik terangnya.
"Padahal, kasus korupsinya terang benderang, konstruksi hukumnya jelas," ujar pemilik Integrity Law Firm ini.
Yang menyedihkan, lanjut Denny, setiap ada orang yang mempersoalkan masalah sengketa lahan yang menyangkut pengusaha besar itu akan siap-siap dengan kekerasan.
Mulai teror, pembunuhan, dan kriminalisasi. Seorang petani, misalnya, bercerita bahwa dia harus rela lahannya 20 hektar lebih, diserobot pengusaha sawit.
Kasus yang sudah terjadi sejak dua tahun lalu sampai saat ini juga belum jelas ganti ruginya yang layak.
"Saat ditanya berulang-ulang dijawab 'nanti akan diselesaikan'" kata dia.
Hal yang sama, tambahnya, juga dialami petani-petani lain.
Paling banter, para petani itu hanya menerima ganti rugi Rp 35 ribu untuk satu tanaman sawit yang dimilikinya. "Tanahnya tidak diganti," katanya.
Petani lainnya mengamini cerita rekannya itu.
Menurut si petani, ketika dirinya dan masyarakat lain menuntut ganti rugi tanah, mereka hanya menerima ancaman dari aparat penegak hukum.
"Apa kamu mau digelang putih (borgol). Padahal, kami mau mencari keadilan bukan mau memberontak," ujar petani yang tak mau disebutkan namanya ini.
Karena aparat hukum tak bisa banyak diharap, dia berharap PBNU bisa membantu menangani persoalan-persoalan di Kalsel. ***
Sumber: Rilis PBNU