Network
Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengajukan proposal serupa agar bahasa Melayu menjadi 'bahasa utama dan resmi' ASEAN pada 2017.
Namun, Ismail Sabri kali ini menggunakan istilah 'bahasa kedua', dan bukan 'bahasa resmi'.
"Perdana menteri mungkin mencoba membuat ini 'lebih enak' daripada saran sebelumnya oleh Najib," kata ketua peneliti Asean Studies Center, Joanne Lin Weiling dari ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Najib bercita-cita agar bahasa Melayu menjadi lingua franca global, dan bahasa resmi ASEAN pada 2050.
"Tetapi, ini tidak mendapat daya tarik, sebuah tanda bahwa negara-negara anggotanya tidak memiliki aspirasi yang sama," tegasnya.
ISEAS-Yusof Ishak Institute adalah pusat penelitian terkemuka, yang didedikasikan untuk studi tren dan perkembangan sosial-politik, keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara, lingkungan geostrategis, dan ekonomi yang lebih luas.
Lin Weiling menambahkan, Ismail Sabri mungkin melihat wacana itu sebagai pelengkap bahasa kerja ASEAN, yakni bahasa Inggris, dan tidak menggantikan bahasa Inggris sama sekali.
"Dia mungkin juga memikirkan model Uni Eropa di mana ada 24 bahasa resmi, dan tiga bahasa yang berfungsi, Inggris, Prancis, dan Jerman," tambahnya.
"Memiliki lebih banyak bahasa kerja, dapat mempromosikan identitas ASEAN di tengah keragaman," lanjutnya.
Namun, untuk meniru model seperti itu, menurutnya, ASEAN perlu mengambil pendekatan yang seimbang, untuk memasukkan semua bahasa nasional negara-negara anggota, bukan hanya Malaysia.
