Ketua MPR RI Soal KKB: Sikat Habis! Memangnya Mereka 'Pake' HAM?

- 27 April 2021, 18:14 WIB
/ILUSTRASI  KKB DI PAPUA /PIXABAY/CLKER-FREE-VECTOR-IMAGES/VIA PIKIRAN RAKYAT/
/ILUSTRASI KKB DI PAPUA /PIXABAY/CLKER-FREE-VECTOR-IMAGES/VIA PIKIRAN RAKYAT/ /KALBAR TERKINI/OKTAVIANUS CORNELIS

"Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara. Kalau perlu turunkan kekuatan empat matra terbaik yang kita miliki selain Densus 88 dan Brimob Polri. Yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan, mereka pasti bisa menumpas habis para separatis dan teroris di Papua hingga ke akarnya," pungkas Bamsoet.

Reaksi Amnesti Internasional  

Sementara itu,  Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,  yang meminta aparat TNI-Polri untuk menumpas habis KKB Papua dengan kekuatan penuh di Papua dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM), dinilai keliru.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penggunaan kekuatan penuh dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan menyampingkan HAM di Papua adalah tindakan keliru.

"Apalagi kalau mendengar arahan dari Ketua MPR yang mengatakan bahwa tumpas habis urusan HAM belakangan. Saya kira cara itu keliru, HAM itu perintah konstitusi. HAM itu memiliki landasan konstitusional bahkan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sila pertama, dan kedua, itu menegaskan pentingnya soal perlindungan HAM," kata Usman kepada VOA, Senin, 26 April 2021.

Bukan tanpa alasan, menggunakan kekuatan penuh dan menyampingkan HAM dalam menumpas KKB juga akan mengancam keselamatan masyarakat yang ada di Papua. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua harus melihat perspektif HAM.

Baca Juga: Turut Berduka Cita Atas Musibah KRI Nanggala-402, Personel Lanud Supadio Selenggarakan Doa Bersama

"Termasuk dalam konteks rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Saya kira kebijakan tersebut hanya akan mendorong eskalasi konflik, karena rencana itu harus dibatalkan sebab tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ucap Usman.

Usman juga menjelaskan faktor penyebab konflik dan kekerasan di Papua tak pernah berhenti. Salah satu penyebabnya lantaran kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua tak pernah diselidiki secara tuntas.

"Kalau pun ada penyelidikan biasanya hanya diselesaikan sebatas mekanisme yang tertutup atau internal. Apalagi kalau ada keterlibatan aparat," jelasnya.

Halaman:

Editor: Oktavianus Cornelis


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x