Tanpa jaringan di lingkungan militer, dan tidak memiliki kekuasaan yang efektif atas partai politik, Jokowi dinilai telah terkekang dalam manuver politiknya.
"Untuk mengatasi hal ini, Jokowi menempatkan beberapa purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat ke pos-pos sipil penting, sebagai menteri koordinator, menteri pertahanan, dan kepala intelijen negara," katanya.
"Bisa dibilang, salah satu penunjukan paling signifikan yang pernah dilakukan Jokowi, adalah pengangkatan Luhut," kata Emirza.
Selain menyediakan saluran penting untuk militer, Luhut telah bertugas untuk menegakkan beberapa tindakan disiplin di kabinet.
Kehadirannya penting bagi Jokowi untuk membantunya mengkonsolidasikan kekuasaan.
"Jokowi membenarkan disposisi ini sebagai cara untuk menyatukan suara dan kepentingan yang berbeda di dalam kabinetnya," kata Emirza.
Menurut Emirza, salah satu strategi yang menarik adalah pengesahan Luhut pada 2015 atas Rizal Ramli, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Rizal Ramli memiliki reputasi sebagai kritikus kontroversial, dan keputusan Jokowi untuk menempatkannya di kementerian yang sangat strategis dan pusat, telah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah itu strategi yang disengaja untuk melawan oligarki," lanjutnya.