Network
PONTIANAK, KALBAR TERKINI – Penggunaan Jamban menjadi satu di antara yang menjadi sorotan penting Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang disampaikan kepada Gubernur Kalbar.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sri Jumiadatin, membuka acara Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, di Ruang Data Analitik, Selasa 23 Februari 2021.
“Mengurangi penggunaan jamban di sungai yang dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
"Artinya ada permasalahan bersama yang telah ditelaah pemerintah pusat, dalam hal ini BKKBN, yang juga dipikirkan Bapak Gubernur. Yang pasti, kemitraan itulah yang perlu dibangun, kemudian melibatkan pihak swasta yang bisa diajak kerja sama," timpalnya.
Selain itu, persoalan yang menjadi perhatian khusus Gubernur, yakni penanganan stunting yang juga menjadi masalah penting di Kalbar.
Gubernur berpesan bahwa BKKBN Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri menangani permasalahan-permasalahan untuk mencapai keluarga sehat, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana.
Baca Juga: Lima Bupati Bakal Dilantik 26 Februari Tanpa Sekadau dan Sambas, Ini Daftarnya
"Apalagi yang telah kita dengarkan bersama, bahwa Kalbar merupakan peringkat kedelapan dari sepuluh tertinggi tingkat stunting di seluruh Indonesia," ungkap Sri.
Lebih lanjut dia mengatakan ada beberapa arahan Kepala BKKBN pusat kepada Gubernur Kalbar yang menjadi catatan penting. Pertama, laju pertumbuhan penduduk di Kalbar menurun, akan tetapi peningkatan kasus stunting juga tidak terlalu tinggi.
"Kedua, diperlukannya bidan desa. Hal tersebut tak lepas dari target untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik, agar angka stunting bisa ditekan," tegas Sri.
Baca Juga: Motivasi KTNA Bekas karyawan PTPN XII, Bupati Landak Tanam Perdana Jagung Desa Amboyo Inti
Ketiga adalah perangkat daerah yang menangani keluarga berencana di kabupaten/kota sudah mendapat kucuran dana dari BKKBN daerah. Dia mengingatkan bahwa perlu bantuan dari pemerintah provinsi untuk memonitor dana tersebut.
"Mudah-mudahan di dalam bulan Februari ini, targetnya sudah bisa bergerak. Sehingga pelayanan KB itu bisa dilakukan," imbuh Sri.
Baca Juga: Kalbar Dapat Predikat Terbaik Tangani Karhutla, Presiden Ancam Copot Penegak Hukum
Di akhir wawancaranya Sri Jumiadatin mengatakan, mudah-mudahan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan mulai satu April nanti bisa tercapai sesuai target yaitu satu juta lebih keluarga di Kalimantan Barat.
"Nah, sesuai dengan arahan bapak Gubernur di dalam sambutan tertulis beliau, mari semua pihak saling bekerja sama. BKKBN itu tidak bisa berjalan sendiri mencapai tujuannya dari misi yang diembannya," tutupnya. ***
