Network
"Untuk melihat di mana dapat segera memulainya. Ada banyak dana yang tersedia untuk pemerintah, jika dilihat dari POA dan ATT," katanya.
Sri Lanka dinilainya harus menjadi pihak ATT. Afghanistan dan Maladewa adalah dua negara di Asia Selatan yang meratifikasi konvensi tersebut. dan Bangladesh masih dalam tahap penandatangan.
Menurut Vidya, Sri Lanka adalah bangsa yang netral. Masalahnya, apalah arti dari netralitas jika Sri Lanka sendiri tidak mengikuti konvensi-konvensi tersebut.
Vidya menilai bahwa jika Sri Lanka menjadi pihak dalam Perjanjian, maka Sri Lanka bisa mendapatkan banyak bantuan teknis dan keuangan dari negara-negara barat.
Pada 2018, Jepang menjadi ketua konvensi dan Duta Besar Jepang untuk Jenewa mengunjungi Sri Lanka, dan mengundang pihaknya untuk menjadi pihak ATT.
Jepang siap membantu Sri Lanka dengan dukungan teknis dan keuangan, selain dari PBB.
Karena itu, menurut Vidya, Sri Lanka kehilangan banyak peluang. Bahkan, China yang merupakan salah satu produsen senjata terbesar di dunia, telah menjadi pihak ATT.
Karena itu, Pemerintah Sri Lanka dinilainya harus serius melihat laporan komisi, mengamandemen undang-undang, dan menjadi pihak ATT dan POA.
Ditekankan, Sri Lanka berkomitmen untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan di bawah SDG Nomor 16, di mana satu salah komponennya adalah untuk mengurangi kekerasan dan menjamurnya senjata ringan ilegal.***
Sumber: Daily Mirror
