Network
Kadang-kadang, politisi diberi wewenang membawa senjata untuk perlindungan diri," kata Fernando.
Mengingat kejadian-kejadian tertentu yang terjadi pada saat itu, Fernando menyatakan bahwa setiap kali terjadi perampokan bank atau perampokan berani lainnya, seorang desertir Angkatan Darat terlibat.
“Tapi untuk pencurian kecil-kecilan, biasanya pecandu narkoba. Pembelot dari kalangan tentara dilatih untuk menangani senjata.
Namun, senjata tidak bisa diselundupkan ke dalam negeri,” jelasnya.
Komisi Nasional Melawan Proliferasi Senjata Kecil Gelap (NCAPISA) dibentuk selama masa jabatan Presiden Chandrika Bandaranaike.
Komisi ini dibentuk untuk mengoordinasikan pendekatan yang terkait dengan masalah terkait senjata ringan di Sri Lanka.
“Saat itu, Sekretaris Komisi adalah Gotabaya Rajapaksa dan dialah yang menandatangani dokumen tersebut sebagai Menteri Pertahanan,” kata Vidya Abhayagunawardena, Koordinator Forum Perlucutan Senjata dan Pembangunan (FDD).
“Alasan untuk membentuk Komisi ini adalah bahwa pada saat itu PBB menyiapkan Program Aksi untuk Mencegah, Memerangi dan Memberantas Perdagangan Gelap Senjata Kecil dan Senjata Ringan (UN POA)," ujanrya.
"Dan, Sri Lanka memimpin program ini. Itu adalah dorongan besar bagi kami dan pemerintah untuk mendapat dukungan teknis serta pendanaan," jelasnya.
"Kami menyiapkan komisi ((NCAPISA), dan hal pertama yang kami lakukan adalah membentuk amnesti senjata dan mengumpulkan sekitar 30.000 senjata gelap kecil dari berbagai tempat," tambah Vidya.
