HONGKONG, KALBAR TERKINI - Seorang pakar hukum di China mengklaim, maraknya aksi unjuk rasa di Hongkong terkait dengan pengaruh dari sejumlah penghianat negara yang telah memenangkan pemilihan legislatif atau dewan distrik di daerah otonomi khusus Tiongkok ini dalam beberapa tahun terakhir.
Dilansir Kalbarterkini.com dari China Daily, Jumat, 19 Februari 2021 malam, pernyataan ini dikemukakan Wang Zhenmin, Kepala Institut Pemerintahan Negara dan Direktur Pusat Studi Hong Kong dan Makau di Universitas Tsinghua.
Padahal, menurut Wang, orang-orang tersebut menolak tatanan konstitusional negara dan Hongkong serta menentang 'satu negara, dua sistem'. "Ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem dan mekanisme terkait," kecamnya.
"Banyak orang tidak memberikan kontribusi positif untuk Hongkong, tetapi mereka memenangkan pemilihan, hanya dengan menganjurkan kemerdekaan Hongkong," kata Wang.
Baca Juga: Nord Stream II Dibayangi Sanksi AS ke Rusia, Jubir Kremlin: 'Pake' Akal Sehatlah!
Jumlah kalangan ini diklaimnya telah meningkat dan kenyataan ini sama sekali tidak normal. Itu sebabnya Wang menyerukan tentang pentingnya pembenahan aturan dan regulasi untuk lebih mewujudkan prinsip fundamental bagi kalangan patriot yang mengatur Hongkong.
Wang menilai, maraknya unjuk rasa di Hongkong dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengindikasikan tentang kemunculan radikalisme. Kalangan ini diangap membahayakan negara karena tidak mengakui sistem sosialis pimpinan Partai Komunis China (PKC).
Menurutnya, sistem sosialis yang dipimpin PKC selama ini telah dipraktikkan di tubuh utama negara, demi menghormati konstitusi nasional, dan Undang-undang Hukum Hongkong, supaya Hongkong bisa berdiri kokoh bersama ibu pertiwi, Republik Rakyat Tiongkok.
Sistem sosialis tersebut dipandangnya sebagai prinsip fundamental, bagian integral, dan inti untuk mengikuti 'satu negara, dua sistem'. Karena itu Wang menekankan mengenai betapa pentingnya Hongkong dipimpin oleh kalangan yang berjiwa pahlawan.
Baca Juga: Konvoi Militernya jadi Bulan-bulanan Bom, Diduga Supaya Amerika Cepat-cepat 'Cabut' dari Irak
Aksi-aksi demo di Hongkong dinilainya merupakan bentuk kehadiran kekuatan radikalisme dengan alih-alih mengadopsi 'kemerdekaan Hongkong'. Mereka diklaim tidak hanya sering memicu kekerasan di jalanan dalam jumlah besar. Melainkan juga memanfaatkan celah kelembagaan untuk menembus struktur pemerintahan lokal di Hongkong sehingga membahayakan.
"Mereka bisa menggantikan patriot (pejabat berjiwa kepahlawanan) sebagai (menjadi) badan utama pemerintahan Hongkong. Dan, jika Hongkong diperintah oleh orang-orang seperti itu, maka ia tidak akan pernah menikmati masa depan cerah yang (seharusnya) menjadi haknya," kata Wang.
Wang menambahkan, kalangan patriot yang memerintah Hong Kong seharusnya menentang tindakan separatis, menghormati, dan mengakui sistem sosialis pimpinan PKC. "Pemerintahan oleh kalangan patriot, tidak hanya terjadi di China. Kandidat pemilu di banyak negara termasuk Amerika Serikat, bersaing satu sama lain atas dasar etos patriotik mereka," ujarnya.
Baca Juga: 'Curhat' Presiden Iran tentang Donald Trump: Ternyata Orang Gila Kendalikan Amerika!
Menurut Wang, orang-orang yang menolak tatanan konstitusional negara dan Hongkong serta menentang 'satu negara, dua sistem', telah masuk ke pemerintahan. Ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem dan mekanisme terkait.
"Banyak orang tidak memberikan kontribusi positif untuk Hongkong, tetapi mereka memenangkan pemilihan, hanya dengan menganjurkan kemerdekaan Hongkong," kata Wang. Wang pun menyerukan pembenahan aturan dan regulasi untuk lebih mewujudkan prinsip fundamental bagi kalangan patriot yang mengatur Hongkong.***
Sumber: China Daily