WASHINGTON, KALBAR TERKINI - Presiden AS Joe Biden mengembalikan hak-hak kaum transgender dan gay terkait semua pelayanan publik dan pekerjaan termasuk di kemiliteran. Hal ini diawali dengan dukungan atas pelayanan kesehatan yang adil bagi kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, queer (LGBTQ+).
Pernyataan ini disampaikan oleh pihak Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat (United States Department of Health and Human Services/ HHS), Senin, 10 Mei 2021 waktu setempat.
HHS adalah bagian dari kabinet di pemerintahan AS, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan segenap warga AS, dan menyediakan layanan kemasyarakatan.
Pernyataan ini membuat kaget lawan-lawan politik Biden terutama dari Partai Republik, partai yang sempat berhasil mengusung Donald Trump sebagai kepala pemerintahan AS periode sebelumnya.
Di era Trump, kaum LGBT Q+ dianggap Trump sebagai 'mengerikan'. Itu sebabnya pemerintahan Trump sempat mendefinisikan 'jenis kelamin', sebagai jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, sehingga mengecualikan transgender dari payung hukum.
Baca Juga: Roket Hamas Bombardemen Israel, Netanyahu: Siapun akan Bayar Mahal!
Sedangkan di era Biden, sebagaimana ditegaskan pihak HSS, pemerintah federal melindungi kaum gay dan transgender dari diskriminasi jenis kelamin dalam perawatan kesehatan, semua layanan publik dan pekerjaaan.
Hal ini membalikkan kebijakan era Trump, yang mempersempit hak terkait perubahan adat istiadat sosial, dan keputusan medis yang sensitif.
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Associated Press, Senin, keputusan ini menandai langkah terbaru Biden terkait pula upayanya memajukan hak-hak kaum gay dan transgender di seluruh masyarakat, mulai dari dinas militer, perumahan, hingga peluang kerja.
“Ketakutan akan diskriminasi dapat membuat individu mengabaikan perawatan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan negatif yang serius,” kata Sekretaris HHS, Xavier Becerra. “Setiap orang - termasuk orang LGBTQ, harus dapat mengakses perawatan kesehatan, bebas dari diskriminasi atau gangguan, titik.”
Baca Juga: Afghanistan: Negeri Multietnis yang Meratap Sepanjang Masa
Berbicara atas nama komunitas medis, pihak Asosiasi Medis AS (American Medical Association/AMA) menegaskan, pemerintahan Biden 'melakukan hal yang benar', dengan mengakhiri 'bagian yang suram, di mana badan federal sempat menghapus perlindungan hak-hak sipil'.
Mengarah ke Ligitasi
Penentang dan pendukung tindakan Biden menyatakan, tindakan itu kemungkinan akan mengarah ke litigasi.
Beberapa kalangan konservatif memperingatkan, dokter dapat dipaksa untuk melakukan prosedur pergantian jenis kelamin, yang bertentangan dengan penilaian profesional mereka sendiri.
Namun, Becerra menyatakan, pihaknya sekarang ini akan sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung AS, sebagaimana enam sampai tiga tahun lalu dalam kasus diskriminasi di tempat kerja. Ketika itu diberlakukan undang-undang federal, yang melarang diskriminasi jenis kelamin di tempat kerja, yang juga melindungi kaum gay dan transgender.
Dalam sebuah tweet pada saat itu, Trump menyebut keputusan itu 'mengerikan dan bermuatan politik'.
Tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut, pemerintahan Trump pun terus mencoba mempersempit perlindungan terhadap diskriminasi, dalam perawatan kesehatan.
Tapi di awal masa jabatannya, Biden mengarahkan lembaga pemerintah untuk menerapkan produk hukum itu karena merupakan produk sekaligus wilayah yurisdiksi Mahkamah Agung AS.
Pernyataan pada Senin ini berarti Kantor Hak Sipil HHS segera akan menyelidiki kembali pengaduan diskriminasi jenis kelamin atas dasar orientasi seksual, dan identitas gender. Rumah sakit, klinik dan penyedia medis lainnya, dapat menghadapi penolakan pembayaran Medicare dan Medicaid karena pelanggaran hukum.
Sejak aturan transgender Trump telah diblokir oleh hakim federal, tindakan administrasi Biden pada dasarnya memulihkan pula kebijakan yang ditetapkan selama bertahun-tahun di masa pemerintahan Presiden Barrack Obama.
Undang-undang Perawatan Terjangkau melarang diskriminasi jenis kelamin dalam perawatan kesehatan, tetapi tidak menggunakan istilah 'identitas gender'.
Pemerintahan Obama pun menafsirkan hukum sebagai melindungi kaum gay dan transgender.
Pengacara konservatif Roger Severino yang juga mantan pejabat HHS dan mengawasi penyusunan aturan Trump, menyatakan bahwa pemerintahan Biden mengambil jalan pintas dalam mengeluarkan kebijakan barunya.
Baca Juga: AC Milan VS Juventus Berakhir Tragis Untuk Nyonya Tua, Stefano Pioli: Ini Kemenangan Terindah
“Ini mengobarkan perang budaya, terutama ketika Anda mencoba menghindari proses tersebut,” kata Severino, yang sekarang bekerja di lembaga think tank Pusat Kebijakan dan Etika.
"Hal ini sebagian karena putusan pengadilan yang lebih rendah, yang bertentangan terkait kebijakan Trump dan Obama. Becerra seharusnya melakukan pembuatan aturan formal, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Saya mengharapkan tuntutan hukum," tambah Severino.
Tetapi para pendukung hak sipil menyatakan, keputusan Mahkamah Agung tentang perlindungan transgender pada dasarnya telah menghapus daftar yang bersih untuk Biden.
“Mahkamah Agung telah menjabarkan alasan yang berlaku di bawah semua undang-undang diskriminasi jenis kelamin,” kata Omar Gonzalez-Pagan, pengacara Lambda Legal. “Mereka melakukannya dalam kasus ketenagakerjaan, tetapi alasan mereka berlaku sama dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.”
Dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman tentang seks telah meluas untuk mengakui perasaan batin seseorang sebagai laki-laki, perempuan, bukan atau kombinasi.
Di balik perselisihan tentang hak untuk transgender, adalah kondisi yang diakui secara medis yang disebut gender dysphoria, yakni ketidaknyamanan atau kesusahan yang disebabkan oleh perbedaan antara gender.
Hal ini diidentifikasi oleh seseorang, dan gender yang ditetapkan saat lahir.
Konsekuensinya bisa berupa depresi berat.
Perawatan dapat berkisar dari pembedahan konfirmasi gender, dan hormon, hingga orang yang mengubah penampilan luar mereka, dengan mengadopsi gaya rambut atau pakaian yang berbeda.
Di bawah pemerintahan di era Obama, sebuah rumah sakit dapat diminta untuk melakukan prosedur transisi gender, seperti histerektomi, jika fasilitas tersebut menyediakan perawatan semacam itu untuk kondisi medis lainnya.
Kelompok LGBTQ menyatakan, perlindungan eksplisit diperlukan bagi orang yang mencari pengobatan transisi gender, bahkan untuk transgender yang membutuhkan perawatan untuk penyakit, seperti diabetes atau masalah jantung.
1,5 Juta Warga AS Transgender
Tapi Tony Perkins, Presiden Dewan Penelitian Keluarga konservatif Agama menyebut, seks sebagai realitas biologis yang obyektif, dan mengatakan bahwa pemerintahan Biden menyebarkan 'definisi yang tidak masuk akal' tentang diskriminasi.
"Meskipun keputusan ini akan memajukan psikosis budaya Amerika, keputusan ini berpotensi membahayakan kesehatan fisik individu," kata Perkins dalam sebuah pernyataan.
Lebih dari 1,5 juta orang AS diidentifikasi sebagai transgender, menurut Williams Institute, sebuah wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan LGBT di UCLA School of Law. Jumlah yang lebih besar - 4,5 persen dari populasi, diidentifikasi sebagai lesbian, gay, biseksual atau transgender.
HHS adalah medan pertempuran tradisional untuk konflik atas masalah sosial.
Selama pemerintahan Trump, departemen ini tunduk pada keinginan kaum konservatif.
Kebijakan Trump lainnya, dipuji oleh kalangan pendukung hak rujukan aborsi terbatas, dan telah memperluas kemampuan pengusaha dalam memilih untuk tidak memberikan kontrol kelahiran kepada pekerja perempuan, yang tercakup dalam rencana kesehatan mereka.
Namun di bawah Biden, semua kebijakan Trump terkait permasaahan itu telah dipatahkan. Salah satu langkah pertama Biden setelah menjabat, adalah perintah eksekutif pada 20 Januari 2021, tentang pemberantasan diskriminasi atas dasar identitas gender atau orientasi seksual.
Biden dengan cepat menindaklanjutinya dengan perintah lain, yang membalik kebijakan Pentagon era Trump, yang sebagian besar melarang individu transgender untuk bertugas di militer.
Dan awal musim semi ini, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan mencabut kebijakan Trump. Ini akan memungkinkan tempat penampungan tunawisma, yang didanai pembayar pajak, untuk tidak menolak akses ke orang-orang transgender.
Di HHS, Biden atas konfirmasi Senat AS telah menunjuk Dr Rachel Levine untuk menjadi asisten sekretaris kesehatan. Posisi senior ini melibatkan pengawasan inisiatif kesehatan masyarakat baik HIV / AIDS, kesehatan wanita dan kesehatan minoritas, serta bidang lain, termasuk penelitian perlindungan.
Levine, sebelumnya pejabat kesehatan tertinggi Pennsylvania, dan transgender pertama yang dikonfirmasi oleh Senat AS.***
Sumber: The Associated Press