Network
KALBAR TERKINI - ASEAN dianggap menjadi tukang semir sepatu para tersangka kriminal dan genosida orang Myanmar terutama pemimpin junta Jenderal Aung Min Hlaing lewat undangan menghadiri KTT-nya di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021.
Saat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tak diharapkan lagi fungsinya dalam menangani konflik di Myanmar, KTT ASEAN dianggap menjadi harapan bagi rakyat Myanmar. Belakangan, dengan mengundang rezim itu maka Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation /ASEAN) dianggap tidak mendengarkan suara 50 juta rakyat Myanmar lewat keberadaan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) paralel, dan sama saja melegitimasi kejahatan rezim terhadap rakyat Myanmar.
Bahkan, dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Irrawaddy, Jumat, 23 April 2021, sebelum rombongan junta datang ke Jakarta, NUG sudah menyurati Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) untuk menangkap pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan jajarannya sebagai penjahat internasional, dan bisa dibekuk saat mereka berada di Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN.
Baca Juga: Pesawat Poseidon Ikut Buru KRI Nanggala 402, Berikut Profil Pesawat Pemburu Kapal Selam Tersebut
U Lwin Ko Latt, Menteri Dalam Negeri NUG menegaskan, kejahatan ini terkait pelanggaran HAM berat oleh rezim junta terhadap etnis Muslim Rohingnya dan pengunjuk rasa. Lebih 700 orang telah tewas sejak rezim mengkudeta kepemimpinan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi di Myanmar, 1 Februari 2021.
Pihak NUG menambahkan, seruan oleh pemerintah paralel Myanmar, yang baru dibentuk untuk diundang ke KTT ASEAN, telah diabaikan, sementara justru pemimpin junta yang diundang.
Menurut Naw Susanna Hla Hla Soe, mantan anggota parlemen majelis tinggi yang sekarang menjabat Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak-anak NUG, telah mendesak ASEAN untuk tidak mengakui pemimpin kudeta tersebut, dan mendengarkan suara rakyat Myanmar.
"Rakyat kami tidak bisa menunggu lama negosiasi, jika ASEAN mengatakan mereka bekerja sesuai saran komunitas internasional termasuk China, tetapi mereka membutuhkan waktu. Jika anggota ASEAN ingin menengahi, mereka harus bertemu dengan pemerintah baru Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, tidak boleh sendirian bertemu dengan pihak junta," tegasnya.
Namun, lanjut Hla Soe, dengan mengetahui sejarah ASEAN maka pihaknya tidak dapat terlalu mengandalkan ASEAN.
