Network
Lagi-lagi ASEAN Sebatas 'Mengimbau'
Sementara itu, U Than Soe Naing, seorang analis politik di Myanmar menilai, ASEAN tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan masalah Myanmar.
"Apa yang dapat dilakukannya, ketika Dewan Keamanan PBB tidak dapat menyelesaikan urusan Myanmar? Saya rasa, tidak ada keputusan signifikan yang akan keluar dari KTT ASEAN. Keputusan tersebut dapat dianggap sebagai keberatan terhadap kudeta, atau menyerukan pembebasan para pemimpin yang ditahan, dan membawanya ke meja perundingan," katanya.
Ditambahkan, ASEAN mengundang Aung Hlaing, bukan Pemerintah Persatuan Nasional sipil. Artinya, ASEAN menerima Dewan Tata Usaha Negara junta, tetapi tidak mengakui NUG. Jadi, undangan itu dianggap tidak adil.
"Meskipun saya tidak berpikir ASEAN akan dapat membuat keputusan apa pun untuk menyelesaikan masalah Myanmar, apa yang mungkin mereka lakukan, setidaknya hanya menyerukan diakhirinya kekerasan yang meningkat dan pembunuhan warga sipil oleh junta. Kami telah melihat Malaysia dan Indonesia aktif dan mengambil posisi mereka. Kami ragu-ragu untuk mengharapkan perubahan sikap di dalam blok tersebut," tambah Soe Naing.
"Kami, rakyat Myanmar, tidak dapat berharap banyak dari KTT ASEAN, karena blok (ASEAN) hanya dapat bekerja dalam prinsip-prinsipnya, termasuk kebijakan non-interferensi, sebagaimana dinyatakan dalam piagam mereka," tegasnya. "Mereka membutuhkan konsensus dari semua negara anggota, untuk mengeluarkan pernyataan. Itu benar untuk setiap blok, yang dibentuk oleh negara yang berbeda."
"Mereka (ASEAN) memiliki keterbatasan. Untuk tetangganya, Myanmar, mereka harus berpikir serius, apakah mereka harus mendorong sanksi atau tindakan lain [terhadap pembuat kudeta], karena mereka juga memiliki kepentingan sendiri," tandas Soe Naing.
Pihak NUG telah meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) untuk menangkap pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas kejahatannya terhadap kemanusiaan pada Rohingya dan pengunjuk rasa.
Sementara dilansir dari The Associated Press, Sabtu, seorang diplomat dari Asia Tenggara mengakui, satu proposal telah dibahas dalam pertemuan pendahuluan, terkait rencana Perdana Menteri Brunei Hassanal Bolkiah sebagai Ketua ASEAN untuk melakukan perjalanan ke Myanmar.
Jika junta setuju maka Bolkiah akan bertemu dengan pimpinan militer dan kelompok Suu Kyi untuk mendorong dialog, didampingi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, juga dari Brunei.
