Network
Departemen imigrasi tidak segera menanggapi permintaan komentar atas putusan pengadilan tersebut. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan bahwa deportasi tetap berjalan, meskipun ada perintah pengadilan sementara.
Senada itu, beberapa anggota parlemen Malaysia menilai, langkah pihak imigrasi tersebut merupakan penghinaan terhadap pengadilan.
Direktur Asylum Access Malaysia, Hui Ying Tham menyatakan, kelompok HAM belum memutuskan apakah akan mengambil tindakan terhadap pemerintah karena penghinaan pengadilan, tetapi telah meminta pihak berwenang untuk merinci tentang para oengungsi yang sudah dideportasi.
"Kami sebenarnya mencoba mendapatkan lebih banyak informasi ... karena deportasi terjadi secara tiba-tiba dalam keadaan yang sangat tidak jelas," katanya dalam konferensi pers virtual.
Departemen Imigrasi Malaysia berdalih, kelompok pengungsi yang dikembalikan ke negaranya itu, tidak termasuk pengungsi Rohingya atau pencari suaka.
Tapi, kekhawatiran terus berlanjut, karena badan pengungsi PBB, telah ditolak aksesnya kepada para pengungsi yang ditahan itu, selama lebih dari setahun untuk memverifikasi status mereka.
Baca Juga: Kejam, Junta Myanmar Desak Polisinya Dikembalikan: India tak Tega, Kuatir Nasib Mereka
Kelompok HAM dalam gugatannya menyatakan bahwa tiga orang yang terdaftar di PBB dan 17 anak di bawah umur dengan setidaknya satu orang tua di Malaysia, ada dalam daftar yang sudah dideportasi.
Tidak jelas apakah orang-orang itu dikirim kembali, meskipun kelompok pengungsi lain menyatakan bahwa setidaknya sembilan pencari suaka dan dua anak tanpa pendamping, termasuk berada di antara rekan-rekan mereka yang sudah dideportasi.
Malaysia adalah rumah bagi lebih dari 154 ribu pencari suaka dari Myanmar, di mana militernya merebut kekuasaan dari kepemimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.***
