JAKARTA, KALBAR TERKINI - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir setahun. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya.
Teranyar, kini pemerintah gencar melakukan vaksinasi dengan beberapa tahapan.
Tahapan awal adalah mereka yang merupakan tenaga kesehatan. Disusul kelompok yang rentan tertular dan kalangan usia lanjut. Kemudian akan menyusul masyarakat umum.
Baca Juga: Tenang Divaksin Covid-19 Tahap 2, Danrem 121/ABW: Santai Disuntik Istri Sendiri
Baca Juga: Pemkab Melawi Kerja Ekstra Tekan Laju Penyebaran, Tim Satgas Covid-19 Seegra Divaksin
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Namun, memang hingga sekarang ini belum semua masyarakat Indonesia yang divaksinasi Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam diskusi daring bertema Covid-19 dan Vaksin ‘Inklusivitas Difabel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 24 Februari 2021.
“Saat ini kita sedang melaksanakan program vaksinasi nasional. Memang belum semua masyarakat siap divaksin, tetapi sosialisasi dan distribusi informasi terkait vaksin harus dilaksanakan termasuk terhadap para sahabat difabel,” kata Lestari.
Baca Juga: Perayaan dan Festival Cap Go Meh Singkawang Ditiadakan, Wali Kota Singkawang Minta Ibadah di Rumah
Baca Juga: Tesla Disebut Hengkang Investasi di Tanah Air, Kepala BKPM: Kami Masih Proses Negosiasi
Ia juga menuturkan, dengan disemangati prinsip leaving no one behind, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak boleh saling menunggu untuk terlibat dan merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.
Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah, M.A (Kepala Litbang Media Indonesia) itu turut hadir pula Ketua Tim Pakar Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.
Adapula salah satu yang hadir, yaitu Bahrul Fuad Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, dan Dr. Arif Maftuhin, M.Ag selaku Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies sebagai narasumber.
Selain itu, juga menghadirkan Christella Fenisianti yakni Co-Founder at Abilitas.id dan Anggiasari Puji Aryantie selaku Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI sebagai penanggap.
Baca Juga: Minta Maaf Penembakan Libatkan Anggotanya, Kapolda Metro: Tidak Layak Menjadi Anggota Polri
Baca Juga: Apresiasi Pemadam dan Relawan Karhutla, Pemkot Pastikan Beri Reward
Demikian, Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang berharap saat ini sudah disiapkan program tanggap vaksin Covid-19 inklusif untuk penyandang disabilitas.
Dalam hal ini, Lestari menuturkan langkah tersebut adalah keharusan mengingat para sahabat difabel terkendala akses informasi, maka dari itu terpaksa kontak fisik karena sangat tergantung pada pendamping, kemudian akses layanan yang sulit dijangkau.
Terlebih lagi menurutnya, berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni mengamanatkan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas agar mendapat perlindungan dan pendampingan.
Lestari yang juga sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, amanat undang-undang itu bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang mendukung para penyandang disabilitas di masa pandemi ini.
Maka dari itu ia menegaskan, suara dari para penyandang disabilitas sangat perlu untuk didengar. Sebagaimana dikutip Kalbar-Terkini.com dari Pikiran-Rakyat.com.
Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan di masa pandemi Covid-19 ini semua lapisan masyarakat memang terdampak.
Baca Juga: Penggunaan Keuangan Digital Kian Masif Dipengaruhi Covid-19
Ia juga mengatakan, meski di sisi lain terdapat keterbatasan pasokan vaksin Covid-19 untuk diaplikasikan segera.
Sehingga, menurutnya untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah membuat skema-skema penanganan vaksinasi lewat skala prioritas bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Demikian, Wiku mengungkapkan pengaturan jadwal vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan, mulai diberlakukan pada April 2021.
“Pandemi akan berakhir bila perilaku masyarakat berubah ke arah disiplin menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dalam kesehariannya,” ujar Wiku.
Selain itu, Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, Bahrul Fuad berpendapat di masa pandemi ini kelompok perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan.
Baca Juga: Baru Mendarat di Bandara Supadio, 8.700 Vial Vaksin Bio Farma Diterima Dinkes Kalbar
Baca Juga: Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2021, Tingkatkan Disiplin dan Kepatuhan Hukum Prajurit
Berdasarkan survei Komnas Perempuan, menurut Bahrul, dua dari tiga responden perempuan penyandang disabilitas menanggung beban rumah tangga lebih berat di masa pandemi ini.
Dikabarkan Antara, tak hanya itu, namun sektor kesejahteraan risiko terpapar Covid-19, dan mobilitas penyandang disabilitas sangat terancam di masa pandemi Covid-19 ini.
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Eva Rahmi Kasim mengakui para penyandang disabilitas rentan terpapar Covid-19.
Karena berdasarkan fakta di lapangan, ia mengatakan hal itu memperlihatkan betapa sulitnya penyandang disabilitas untuk menjalankan 3M.
Relatif banyaknya penyandang disabilitas mental yang dititipkan keluarganya di panti-panti rehabilitasi, menurutnya itu membuat pencegahan terpaparnya penyandang disabilitas di panti rehabilitasi dari Covid-19 menjadi lebih sulit.
Kendati demikian, Eva mengakui bahwa saat ini Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, agar penyandang disabilitas diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.
Baca Juga: Di India, Nikahi Orang Cacat Dibayar, Insentif Dinaikkan!
Sementara itu, Editor In Chief Inklusi Journal of Disability Studies Arif Maftuhin menilai pemerintah tidak melihat pentingnya representasi penyandang disabilitas dalam kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Padahal, menurut Arif apabila penyandang disabilitas dijadikan contoh dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 nasional, bisa sekaligus membentuk opini bahwa penyandang disabilitas saja bisa divaksinasi dengan baik, apalagi warga lainnya.
Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal berpendapat di masa pandemi ini seharusnya bisa diterapkan pola dan strategi yang mengedepankan kearifan lokal agar masyarakat bisa menjalankan norma-norma baru yang adaptif terhadap kondisi yang ada saat ini. ***