Network
KALBAR TERKINI - Masyarakat Dayak Borneo segera menggelar Kongres Borneo Raya (KBR) yang akan dihadiri seluruh organisasi dan lembaga adat Dayak.
Jadwal kongres termasuk kemungkinan referendum di Kalimantan terkait keberadaannya di NKRI mengingat masyarakat Dayak adalah pemilik tanah leluhurnya, Pulau Borneo.
"Pemicu kongres besar ini sudah termasuk tidak dipedulikannya aspirasi dan hak adat orang Dayak terkait keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana, orang Dayak dianggap tidak ada oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata sebuah sumber Kalbar-Terkini.com yang enggan disebut namanya, Rabu 30 Maret 2022.
Diwawancarai pada Rabu, 30 Maret 2022, kunjungan Jokowi ke Titik Nol, pasca pelantikan Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara, hanya bertemu dengan para tokoh adat tingkat desa, tidak melibatkan skala nasional.
"Padahal, IKN yang akan dibangun secara bertahap selama puluhan tahun, harus merangkul orang Dayak di Pemerintah Otorita IKN Nusantara, setidaknya untuk orang kedua di IKN dan deputi, tapi ternyata suara kami dinafikan.
Padahal, pembangunan IKN secara jangka panjang akan mengalami konflik-konflik sosial," katanya.
Baca Juga: Tokoh Dayak Tak Dipercaya Pimpin IKN, DIO: Jangan Salahkan Kami Jika Tak Percaya Lagi Pada Jokowi
"Jadi, buat apa kami menghargai pemerintah pusat, saat aspirasi kami tidak didengar? Kami dianggap tidak ada, sehingga saatnya orang Dayak menentukan sikap yang tegas," lanjutnya.
