Network
PONTIANAK, KALBAR TERKINI - Kalangan tokoh adat Dayak mengimbau Pemerintah Presiden Joko Widodo memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke Pulau Borneo.
Berkaca dari fakta terpinggirkannya suku Betawi dari wilayahnya sendiri yakni DKI Jakarta, masyarakat Dayak tak ingin kenyataan tersebut terjadi di ibu kota baru NKRI.
"Kami mendukung, selama aspirasi kami diperhatikan," tegas Sekjen Organisasi Dayak Internasional (Dayak International Organization/DIO) Dr Yulius Yohannes M.Sc di Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa, 16 Februari 2021.
Baca Juga: Pelantikan Bupati Ditunda, Sekda Yosepha Disiapkan Menjabat Sementara
Pemindahakan ibu kota negara antara lain dinyatakan lewat rapat terbatas pemerintah pada 29 April 2019. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019, Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepada Kalbarterkini.com, Yohannes yang juga cendekiawan Dayak, seluruh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) se-Kalimantan serta pihak DIO, mendukung penuh rencana Pemerintah Joko Widodo itu.
"Orang Dayak itu welcome saja. Kami ini suku yang asyik diajak berkomunikasi, selama kepentingan dan aspirasi kami tidak terabaikan, apalagi sampai kami terganggu," tegasnya.
Senada itu, Tobias Ranggi SH yang juga cendekiawan Dayak Kalbar menegaskan, masyarakat Dayak sejak NKRI berdiri, sepakat menerima ideologi Pancasila.
