Network
Kalangan ini kerap memposting kritik keras terhadap perang Putin.
Facebook, menurut klaim regulator internet Rusia, telah terlibat dalam diskriminasi terhadap media berita Rusia, dengan membatasi akses ke akun pro-Kremlin, termasuk saluran televisi Kementerian Pertahanan.
Menurut The New York Times, keputusan itu merupakan pukulan bagi kebebasan internet di Rusia, sekalipun jejaring sosial Barat tetap dapat diakses.
Hingga saat ini, jejaring sosial populer Rusia seperti VKontakte, tetap dapat diakses bersama dengan Instagram, Twitter, dan YouTube.
Tetapi, para analis memperkirakan tindakan keras lebih lanjut, meningkatkan pentingnya aplikasi perpesanan dan jejaring sosial Telegram, yang gagal diblokir oleh Kremlin sejka 2018.
Pejabat Rusia mengklaim bahwa jurnalis yang menulis secara kritis tentang perang – menyebutnya sebagai 'perang' atau 'invasi'- merusak kepentingan nasional, bahkan menyebut mereka sebagai pengkhianat.
Majelis rendah Parlemen, Duma Negara, mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi informasi palsu tentang angkatan bersenjata pada Jumat lalu dengan suara bulat.
Putin pun menandatanganinya. Vyacheslav Volodin, pembicara Duma menyatakan, di bawah UU baru itu, siapa saja yang berbohong, dan membuat pernyataan yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia, akan dipaksa memikul hukuman sangat berat.
Teks UU baru tersebut memberikan sedikit rincian tentang apa yang merupakan pelanggaran.
Tetapi, jurnalis Rusia dan penentang Kremlin, mengartikannya bahwa kontradiksi apa pun dari pernyataan pemerintah tentang invasi, dapat diperlakukan sebagai kejahatan.
