Network
KALBAR TERKINI - Presiden Joe Biden yang nota bene diusung Partai Demokrat ke kursi kepresidenan AS telah mendapat perlawanan keras internal dari partainya di Parlemen. Ini terkait terungkapnya rencana Biden mengirim paket rudal mematikan buatan AS ke Israel seharga 735 juta dolar AS.
Beberapa hari lalu, Republik Islam Iran mengecam rencana tersebut yang dituding bakal menambah runyam tragedi kemanusiaan di Palestina terutama di Jalur Gaza. Sebagaimana diberitakan, serangan militer -termasuk perang rudal atau roket Israel- Hamaz di Palestina, sejak Senin, 10 Mei 2021 malam, menurut pejabat Palestina, telah menewaskan 219 orang, termasuk 63 anak-anak. Sebanyak 1.500 warga Palestina lainnya terluka, serta 12 orang Israel juga tewas.
Baca Juga: Qatar Dituding Danai Terorisme: Ini Argumennya!
Hanya saja, dikutip Kalbar-Terkini.com dari dari IRNA, Iran menyamaratakan semua negara Barat sebagai pelanggar HAM karena bersekutu dengan AS. Padahal, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Kamis, 20 Mei 2021, rencana Biden mengirim persenjataan tersebut ditentang di parlemennya sendiri.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) dan perwakilan progresif lainnya termasuk Rashida Tlaib dan Marc Pocan telah memperkenalkan resolusi yang menentang penjualan senjata ke Israel senilai 735 juta dolar AS itu. Dalam sebuah e-mail, AOC menyatakan: "Pada saat begitu banyak...mendukung gencatan senjata...kami seharusnya tidak mengirimkan persenjataan 'serangan langsung' kepada Perdana Menteri (PM) Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) untuk memperpanjang kekerasan ini."
"Sudah lama berlalu untuk mengakhiri kebijakan AS tentang penjualan senjata militer tanpa syarat, terutama kepada pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia," lanjutnya dalam e-mail.
Kemarin AOC tweeted: "Amerika Serikat seharusnya tidak menjual senjata stempel karet kepada pemerintah Israel, karena mereka (Israel) mengerahkan sumber daya kami untuk menargetkan media internasional, sekolah, rumah sakit, misi kemanusiaan, dan situs sipil untuk pemboman. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia."
Baca Juga: Hamas Tembakkan Roket dari Lebanon: Pancing Konflik Israel dengan Tetangga
Pemerintahan Biden menyetujui penjualan kontroversial tersebut, kurang dari sepekan sebelum Israel melakukan pengeboman baru-baru ini di Gaza.
Pada Senin, 17 Mei 2021, perwakilan dari Partai Demokrat Ilhan Omar, yang juga anggota Komite Urusan Luar Negeri Senat AS, mengatakan: "Akan sangat mengerikan bagi Pemerintahan Biden memberikan 735 juta dolar AS untuk persenjataan (rudal) yang dipandu secara presisi ke Netanyahu, tanpa pamrih apapun di belakangnya, terkait meningkatnya kekerasan dan serangan terhadap warga sipil."
Terlepas dari klaim oleh pemerintahan Biden bahwa pihaknya berkomitmen untuk bekerja di belakang layar untuk mengurangi kekerasan, Pemerintah AS telah memblokir beberapa upaya Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) untuk menyerukan gencatan senjata.
Pada Rabu, 19 Mei 2021, Biden mendesak Netanyahu untuk mengurangi ketegangan dengan Gaza, 'di jalan' menuju gencatan senjata, sebagaimana laporan Reuters dari seorang juru bicara Gedung Putih.
"Kedua pemimpin melakukan diskusi rinci tentang keadaan peristiwa di Gaza, kemajuan Israel dalam menurunkan kemampuan Hamas, elemen teroris lainnya, dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung oleh pemerintah daerah dan AS," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre. kepada wartawan di Washington, AS.
"Presiden (Biden) menyampaikan kepada perdana menteri (Israel) bahwa dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini, di jalan menuju gencatan senjata," tambah Jean-Pierre.
Baca Juga: AS Ragu-ragu Tekan Israel, Dubes Iran di PBB Mengamuk
Itu adalah panggilan telpon keempat dalam sepekan terakhir antara AS dan para pemimpin Israel.
Pada hari yang sama, Hamas dan Jihad Islam ingin situasi di Gaza menjadi seburuk di Yaman dan Suriah, supaya memaksa dunia mengutuk Israel, menurut juru bicara Netanyahu kepada media Arab di Twitter.
"Hamas dan Jihad Islam (milisi Iran) tidak tahan ketika keadaan di Gaza menjadi lebih baik secara ekonomi, berkat [Israel]," tulis Ofir Gendelman dari media itu.
Disebutkan pula, Hamas sengaja ingin situasi di Gaza semakin parah, agar mereka bisa berperang. "Mereka ingin Gaza menjadi seperti Suriah dan Yaman, jadi mereka memulai perang. Mereka melakukan kejahatan perang, kemudian meminta komunitas internasional untuk mengutuk Israel karena membela mereka," katanya.***
Sumber: IRNA, Middle East Monitor
