Network
KALBAR TERKINI - Presiden Joe Biden yang nota bene diusung Partai Demokrat ke kursi kepresidenan AS telah mendapat perlawanan keras internal dari partainya di Parlemen. Ini terkait terungkapnya rencana Biden mengirim paket rudal mematikan buatan AS ke Israel seharga 735 juta dolar AS.
Beberapa hari lalu, Republik Islam Iran mengecam rencana tersebut yang dituding bakal menambah runyam tragedi kemanusiaan di Palestina terutama di Jalur Gaza. Sebagaimana diberitakan, serangan militer -termasuk perang rudal atau roket Israel- Hamaz di Palestina, sejak Senin, 10 Mei 2021 malam, menurut pejabat Palestina, telah menewaskan 219 orang, termasuk 63 anak-anak. Sebanyak 1.500 warga Palestina lainnya terluka, serta 12 orang Israel juga tewas.
Baca Juga: Qatar Dituding Danai Terorisme: Ini Argumennya!
Hanya saja, dikutip Kalbar-Terkini.com dari dari IRNA, Iran menyamaratakan semua negara Barat sebagai pelanggar HAM karena bersekutu dengan AS. Padahal, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Kamis, 20 Mei 2021, rencana Biden mengirim persenjataan tersebut ditentang di parlemennya sendiri.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) dan perwakilan progresif lainnya termasuk Rashida Tlaib dan Marc Pocan telah memperkenalkan resolusi yang menentang penjualan senjata ke Israel senilai 735 juta dolar AS itu. Dalam sebuah e-mail, AOC menyatakan: "Pada saat begitu banyak...mendukung gencatan senjata...kami seharusnya tidak mengirimkan persenjataan 'serangan langsung' kepada Perdana Menteri (PM) Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) untuk memperpanjang kekerasan ini."
"Sudah lama berlalu untuk mengakhiri kebijakan AS tentang penjualan senjata militer tanpa syarat, terutama kepada pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia," lanjutnya dalam e-mail.
Kemarin AOC tweeted: "Amerika Serikat seharusnya tidak menjual senjata stempel karet kepada pemerintah Israel, karena mereka (Israel) mengerahkan sumber daya kami untuk menargetkan media internasional, sekolah, rumah sakit, misi kemanusiaan, dan situs sipil untuk pemboman. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia."
Baca Juga: Hamas Tembakkan Roket dari Lebanon: Pancing Konflik Israel dengan Tetangga
Pemerintahan Biden menyetujui penjualan kontroversial tersebut, kurang dari sepekan sebelum Israel melakukan pengeboman baru-baru ini di Gaza.
