Network
MANILA, KALBAR TERKINI - Aksi bersenjata kelompok radikal milisi Islam dan komunis terus terjadi di Filipina terutama di wilayah selatan. Presiden Rodrigo Duterte pun menyatakan, membunuh pemberontak adalah sah.
"Menurut presiden, membunuh pemberontak adalah sah," tegas kata juru bicara Kepresidenan Filipina, Senin, 8 Maret 2021, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari Reuters.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak Istana Malacanang menyusul kecaman para pemimpin Gerja Katolik bergabung terkait ikut tewasnya sembilan aktivis dalam serangan akhir pekan lalu secara terpisah terpisah, ketika militer menggempur para pemberontak.
Baca Juga: Kapok, Bisnis Militer Myanmar Dicekal: Langkah UE Cegah Dana untuk Membunuh Rakyat
Kelompok hak asasi manusia (HAM) marah atas kematian tersebut, yang disebut akibat aktivivitas sah berkedok operasi kontra-pemberontakan. Operasi ini berlangsung dua hari setelah Duterte menyatakan kepada militernya bahwa jika mereka memegang senjata, maka mereka dapat membunuh pemberontak, dan bisa mengabaikan masalah HAM.
"Perintah 'bunuh, bunuh, bunuh' dari presiden adalah legal, karena ditujukan kepada pemberontak bersenjata," kata juru bicaranya, Harry Roque dan menambahkan bahwa pemerintah masih akan menyelidiki insiden tersebut.
Konferensi Wali Gereja Filipina, sebuah kelompok gereja yang berpengaruh, dalam sebuah pernyataannya mengecam penggunaan apa yang disebut kekerasan dan kekerasan yang tidak perlu dan disebut sebagai 'Minggu berdarah'.
Baca Juga: Rudalnya Tikam Jantung Saudi, Militer Yaman Klaim Sukses Balas Dendam!
Pada Minggu, 7 Maret 2021, Letnan Jenderal Antonio Parlade, kepala satuan tugas anti-pemberontak, menyatakan kepada Reuters, penggerebekan itu adalah operasi penegakan hukum yang sah, dan pihak berwenang memiliki surat perintah penggeledahan untuk senjata api dan bahan peledak.
