Network
BRUSSELS, KALBER TERKINI - Keran keuangan bisnis militer Myanmar segera terkunci. Setelah sejumlah negara berkekuatan ekonomi mapan di Asia semisal Singapura mencekal aliran dana untuk Myanmar, kini Uni Eropa (UE) bersikap sama yang bakal resmi diberlakukan pada 22 Maret 2021.
Dilansir Kalbar-Terkini.com dari Reuters, Senin, 8 Maret 2021, para diplomat UE menyatakan, konglomerasi bisnis militer Myanmar, antara lain Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), segera menjadi sasaran pihaknya: menghalangi investor dan bank UE melakukan bisnis dengan mereka.
Sikap UE tersebut terkait untuk memperluas sanksi terhadap angkatan bersenjata Myanmar lewat bisnis mereka sebagai target. Hal ini merupakan wujud dari protes atas kudeta militer 1 Februari 2021. Langkah-langkah tersebut sudah disetujui oleh para menteri luar negeri UE untuk diberlakukan pada 22 Maret 2021.
Baca Juga: Rudalnya Tikam Jantung Saudi, Militer Yaman Klaim Sukses Balas Dendam!
"Menargetkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan untuk, atau memberikan dukungan keuangan ke Angkatan Bersenjata Myanmar", bunyi salah satu dokumen tertanggal 5 Maret 2021.
Pihak UE juga melakukan embargo penjualan persenjataan ke Myanmar dan juga telah menargetkan beberapa pejabat militer senior Myanmar sejak 2018. Tindakan tersebut akan menjadi respons paling signifikan dari UE sejak terjadinya kudeta.
Konglomerasi bisnis militer Myanmar tersebar di seluruh perekonomian, mulai dari pertambangan, manufaktur, makanan dan minuman hingga perhotelan, telekomunikasi, dan perbankan. Bisnis-bisnis ini termasuk di antara pembayar pajak terbesar di Myanmar dan terus mencari kemitraan dengan perusahaan asing.
Baca Juga: Presiden Joe Biden Dibuat Panik, Sistem Komputer Gedung Putih Dibobol Hacker China
Misi pencari fakta PBB pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap kedua perusahaan dan anak perusahaan Myanmar karena memberi pendapatan tambahan kepada tentara yang sama saja untuk membiayai pelanggaran hak asasi manusia.
