JENEWA, KALBAR TERKINI - Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Khalil Hashmi mendesak PBB segera meminta pertanggungjawaban India atas berbagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di wilayah Kashmir.
Kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, atau pemenjaraan terhadap warga tak bersalah di Kashmir, tak pernah adil diselesaikan oleh otoritas India. Dunia pun seakan membisu. Itu sebabnya, kini saatnya PBB diminta segera turun tangan supaya permasalahan di Kashmir tidak berlarut-larut.
“Kegagalan meminta pertanggungjawaban India atas pelanggaran HAM di IIOJ & K (singkatan wilayah Kashmir) akan mengikis kredibilitas dewan ini, anggota, dan agenda hak azasi manusia global,” kecam Hashmi dalam debat umum di markas PBB di Jenewa, Swiss, Minggu, 28 Februari 2021.
Baca Juga: Ritual Eksorsis Dukun Sri Lanka, Bocah Tewas Dipukul Tongkat
Untuk itu, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari koran Pemerintah Pakistan Associated Press of Pakistan, Minggu, PBB diminta utnuk berupaya mendapatkan akses bagi pengamat independen ke Jammu dan Kashmir di wilayah Kashmir. Harus dilakukan penyelidikan yang tidak berpihak atas laporan berbagai pelanggaran HAM di wilayah sengketa tersebut.
Awalnya, utusan Pakistan tersebut berterima kasih kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, karena telah menyuarakan keprihatinan atas situasi HAM di Kashmir. Bachelet mengakui, wilayah yang diduduki India ini telah disorot oleh berbagai laporan baik oleh pihaknya, media global, dan LSM independen.
Bahkan pekan lalu, Bachelet menyatakan bahwa PBB sudah memperingatkan tentang berlanjutnya perubahan demografis di IIOJ & K atas dasar agama dan etnis, karena lebih dari tiga juta sertifikat kewarganegaraan ilegal dikeluarkan untuk non-Kashmir.
Baca Juga: Kapok, Cari Suaka di Jerman, Algojo Intelijen Suriah ini malah Dikerangkeng
Awal pekan ini juga, Duta Besar Hashmi menunjukkan, bahwa sekelompok pakar PBB lainnya menyatakan bahwa serangan oleh pasukan India terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis Kashmir, sebagai 'pola membungkam pelaporan independen melalui ancaman sanksi pidana'.
Pada 2020, tambahnya, PBB telah mencirikan situasi HAM di IIOJ & K yang kian suram, dan mendesak komunitas internasional untuk terus melangkah. “India terus menggunakan penyiksaan dan kekerasan, termasuk senjata pelet, dan memberikan hukuman kolektif melalui pembongkaran rumah, serta operasi penjagaan dan pencarian di IIOJ & K," tegasnya.
Baca Juga: Filmkan Perjuangan Berantas ISIS, Pasukan Wanita Suriah Berterima Kasih kepada Hillary Clinton
Duta Besar Hashmi menambahkan, lebih seribu warga sipil Kashmir secara ilegal dipenjarakan sejak Agustus 2019, dan ratusan petisi habeas corpus sedang menunggu keputusan pengadilan India.
Ditambahkan, dipersenjatai undang-undang kejam yang difasilitasi pengadilan sebagai perpanjangan tangan pendudukan, pasukan India terus melakukan pelanggaran HAM di Kashmir dengan impunitas yang mutlak. Apalagi IIOJ & K tak lagi memiliki pemerintahan sipil sejak 2016 termasuk supremasi hukum.
“Pelanggaran berat, sistematis dan berkelanjutan seperti ini, jelas telah memenuhi semua kriteria obyektif atas terjadinya pelanggaran HAM yang memerlukan perhatian PBB untuk dicegah," tegas Duta Besar Hashmi.
“Negara-negara yang mendukung mandat pencegahan di Kashmir, tidak bisa tinggal diam, karena hal ini hanya akan membuat India semakin berani meningkatkan penindasan kepada warga sipil Kashmir,” kata utusan Pakistan itu.
Terbagi Tiga Negara
Kashmir sendiri merupakan wilayah di utara sub-benua India. Dari aspek sejarah, Kashmir merupakan sebutan untuk sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Pegunungan Himalaya.
Dilansir dari Wikipedia, secara politik, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang lebih besar yang termasuk wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Vale of Kashmir merupakan wilayah dataran rendah yang sangat subur, dikelilingi pegunungan gunung dan dialiri banyak sungai dari lembah-lembah.
Kashmir dikenal sebagai salah satu tempat yang indah di dunia. Srinagar, ibu kota kuno, terletak di dekat Danau Dal yang terkenal dengan kanal dan rumah perahunya. Berada di ketinggian 1.600 meter, Srinagar pada masa lalu merupakan ibu kota musim panas bagi banyak penakluk asing.
Tepat di luar kota terdapat taman Shalimar yang indah dibuat oleh Jahangir, Kaisar Mughal pada 1619. Wilayah ini terbagi oleh tiga negara: Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, serta Tiongkok yang menguasai timur laut (Aksai Chin).
Meskipun wilayah ini dalam praktiknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan China. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang dipertentangkan, dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini.
Komunitas intermasional menilai, wilayah tersebut hars diberi kemerdekaan, namun ditentang Pakistan dan India. Kashmir merupakan salah satu wilayah rebutan terkenal di dunia, dan kebanyakan peta buatan Barat menggambarkan wilayah ini dengan garis bertitik untuk menandai batasan yang tidak pasti.***
Sumber: The Associated Press of India