Network
"Kondisi ekonomi juga tak pernah sah dijadikan alasan menunda ekonomi. Apalagi bahkan Menteri Keuangan dan Ekonomi Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia terus membaik," tambahnya.
Denny lebih lanjut menyarankan supaya JA memberi saran bahwa di era media sosial sekarang ini, semua pernyataan politisi harus direkam.
"Hendaknya para politisi berhati- hati jika berbicara di publik. Apalagi jika bermanuver untuk 'makar' terhadap sila pertama demokrasi dan reformasi," sarannya.
Para politisi itu yang seolah membela Jokowi, menurut Denny, justru sebenarnya menjerumuskan Jokowi.
Menurutnya, sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi karena dianggap tak cukup berbuat (not doing enough) untuk mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.
Denny juga mengutip hasil survei. Aneka survei sudah pula dibuat. "Jelas hasilnya bahwa mayoritas publik, 65 sampai 80 persen, menentang penundaan pemilu," tegasnya.
Ditegaskan, upaya politisi menunda pemilu dengan amandemen UUD 45, segera mendapatkan perlawanan publik.
Denny meyakini bahwa akan terjadi kemarahan publik yang meluas, karena merasa periode kekuasaan ingin dipanjang- panjangkan, tanpa alasan yang memadai.
"Perhatian kita untuk perang melawan Covid-19 juga segera terganggu oleh perlawanan rakyat melawan para politisi yang dianggap 'makar' terhadap cita-cita reformasi," lanjutnya.
“Superman sudah mati. Tak ada politisi yang sedemikian kuatnya dapat membungkam akal sehat, dan rasa keadilan masyarakat luas," tegas Denny..
"Katakanlah para politisi itu berhasil mematahkan perlawanan rakyat, tapi sejarah terus bergerak. Di era politisi itu tak lagi berkuasa, rakyat akan membuat museum bagi mereka yang dianggap berkhianat dengan cita- cita reformasi," kecamnya.
