Network
Karena komisi itu bagian dari cabang eksekutif, maka penyidikan oleh KPK terkadang diganggu, diintimidasi, atau diserang karena pekerjaan mereka.
Pada 5 Mei 2021, KPK menyelenggarakan ujian kewarganegaraan untuk semua karyawan.
Ini sebagai bagian dari proses transisi, yang diamanatkan secara hukum untuk mengkonversi staf komisi untuk status pegawai negeri biasa.
Tujuh puluh lima karyawan gagal dalam tes itu, termasuk penyelidik terkemuka yang telah mengkritik komisi kepemimpinan dan amandemen 2019 untuk KPK, dan semua pihak yang terlibat dalam banyak investigasi profil tinggi, termasuk dua menteri.
Pada 15 Juli 2021, ombudsman nasional menyimpulkan bahwa ujian itu tidak semestinya
dikelola. dan bahwa KPK tidak memiliki kedudukan hukum untuk memaksa pegawainya untuk mengikuti ujian.
LSM dan media melaporkan, tes itu adalah taktik untuk memberhentikan penyidik tertentu, termasuk Novel Baswedan.
Penyidik terkemuka yang telah memimpin kasus yang mengakibatkan dipenjarakannya Ketua DPR RI ini, kemudian terluka dalam serangan asam oleh dua orang oknum polisi.
Pada 30 September 2021, KPK memecat 57 dari 75 orang yang gagal tes.
Pada 30 Agustus 2021, dewan pengawas KPK menetapkan bahwa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersalah atas etika pelanggaran dalam penanganan kasus suap yang melibatkan Walikota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial.
Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya dan dikenakan satu tahun pengurangan gajinya sebanyak 40 persen atas pelanggaran tersebut.
Beberapa kasus korupsi tingkat tinggi telah melibatkan pengadaan pemerintah skala besar atau program konstruksi dan legislator, gubernur, bupati, hakim,
polisi, dan pegawai negeri.
