JAKARTA - Sekitar 29 lembaga publik dan perusahaan Korea Selatan (Korsel) membantu pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ini mengingat kebutuhan pembangunan dan pemindahan IKN mencapai sekitar Rp 466 triliun, sedangkan APBN hanya mengalokasikan sekitar Rp 89,4 triliun (19,2 persen).
"Sisanya sekitar Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, usai menerima perwakilan Indonesia - Korea Networking di Jakarta, Senin, 3 Mei 2021, sebagaimana rilis yang dibagikannya di grup Whatsupp Forum Redaktur.
Menurut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo yang dipercaya menjadi Ketua Indonesia - Korea Network (IKN), keterlibatan para investor ini sekaligus dapat mengurangi beban negara.
Baca Juga: Teroris Papua Jangan Mimpi Merdeka, Mahfud: Tak Dibahas di Forum Resmi Internasional
"Indonesia - Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN akan membantu pembangunan dan pemindahan IKN Ibu Kota Negara, khususnya di bidang pengembangan, konstruksi, dan finansial," ujar Bamsoet.
Turut hadir, antara lain, Kepala Staf Tim Kerjasama Korea untuk Pemindahan IKN dari National Agency for Administrative Construction, Hyung Wook Choi; Direktur Korindo, Youngman Kim; General Manager Korea Land and Housing Corporation, Hee Yup Yoon; Senior Marketing Representative Hyundai Engineering Hyundai, Taesik Kang; dan Senior Advisor Shinhan Financial Group, Yong Hoon Lee.
Bamsoet menjelaskan, salah satu anggota IKN adalah National Agency for Administrative Construction (NACC), sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, yang berpengalaman dalam proses pemindahan kementerian, dan lembaga negara Korsel, dari Seoul ke Sejong. Pengalaman tersebut dinilai sangat diperlukan bagi Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Punya Program Gemar Sabar untuk Tingkatkan IPM Pendidikan
Dijelaskan, di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN - Korsel di Busan, Korsel pada November 2019, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tawaran ini kepada Presiden Korsel Moon Jae-in, agar pelaku usaha di Korsel terlibat dalam proses pembangunan, dan pemindahan IKN.