KALBAR TERKINI - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut pihak asuransi Sriwijaya mempersulit keluarga korban kecelakaan dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar.
Lasarus mengungkapkan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit.
Keluarga korban disyaratkan harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.
Padahal, menurut Lasarus, pihak Sriwijaya Air mengaku tidak memberlakukan persyaratan tambahan tersebut.
Ia mengatakan telah mengkonfirmasi ulang ke pihak maskapai.
Baca Juga: Korban Pembunuh Berantai di Bekasi di Antaranya Balita Berusia 2 Tahun, Apa Motif Sebenarnya?
Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.
"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti.
Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia.
Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman.
Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," ungkap Lasarus di hadapan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu 18 Januari 2023 yang lalu.
Baca Juga: Update Kasus KDRT Venna Melinda: Ferry Irawan Tantang Ungkap Hasil Visum Setelah Bersujud Minta Maaf
Sementara itu, CEO Sriwijaya Air, Ardhana Sitompul membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut.
Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.
Ia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.
Menurutnya, ada 27 ahli waris korban kecelakaan SJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar.
Alasannya karena sedang proses pengajuan gugatan di AS.
Baca Juga: Update Kasus Korupsi PT Antam: KPK Tahan Dodi Martimbang Setelah Empat Tahun Dipecat
"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi.
Jadi permasalahannya gitu.
Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," ungkap Ardhana.
Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu.
Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.
"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau.
Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tambahnya.***