Network
Etnis India dan Tionghoa sebagai etnis terbesar setelah etnis Melayu di Malaysia, sangat jarang menggunakan bahasa Melayu, karena lebih senang menggunakan bahasa Inggris, India, Mandarin, Tiociu atau bahasa Khek.
Kristianus danYuliis sepakat, wacana PM Malaysia itu lebih dilihat sebagai langkah diplomasi politik, dan bukti untuk tetap harus menjaga hubungan baik Malaysia dengan Indonesia, karena Indonesia dan Malaysia adalah bangsa serumpun.
Baca Juga: WASPADA! Malaysia Bernafsu Dominasi Politik di Asia Tenggara: Dikecam di 'Kandang' Sendiri!
Apalagi, wacana itu, bersamaan dengan sikap resmi Malaysia yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, saat bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta, Jumat, 1 April 2022.
“Waktu saya kuliah program doktoal di Malaysia, dosen bahasa Melayu saya alumni Univeritas Sumatera Utara.
Jadi, parameter bahasa Melayu harus diformat ulang, kalau memang ingin menjadi bahasa resmi di ASEAN,” ujar Kristianus.
Kristianus menambahkan, jika ingin bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, maka jaringan insfratrukturnya di Malaysia, harus dibenahi terlebih dahulu.
Di antaranya, ada regulasi mengikat, mewajibkan Bahasa Melayu bahasa resmi di lingkungan Pemerintah Malaysia dan masyarakat luas di Malaysia.
Sementara Yulius menilai, wacana PM Malaysia itu harus dilihat sebagai upaya mempersatukan segenap komponen masyarakat di Malaysia dalam membangun berdasarkan historis pembentukan Federasi Malaysia pada 1963.
“Bahasa adalah simbol peradaban. Saya melihat Datuk Ismail Sabri Yakoop, sangat simbolik, simpatik, karena wacana disampaikan hanya beberapa saat, usai bertemu Presiden Indonesia, di Jakarta, 1 April 2022," katanya.
