Network
PONTIANAK, KALBAR TERKINI - Jaringan infrastruktur bahasa Melayu belum siap untuk menjadi bahasa resmi (lingua franca) di antara negara-negara anggota ASEAN.
Demikian pernyataan Antropolog Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Dr Kristianus Atok serta pengamat kebijakan publik sekaligus Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tanjungpura Pontianak Dr Yulius Yohanes MSi.
Demikian Kristianus dan Yulius sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari portal berita DIO-Tv.com, Kamis, 7 April 2022, yang dikelola oleh Dayak International Organization (DIO).
Baca Juga: KERAS! Nadiem Tanggapi PM Malaysia: Bahasa Indonesia lebih Layak Dibandingkan Bahasa Melayu!
Keduanya menanggapi wacana Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob supaya bahasa Melayu, sebagaimana terungkap dari Consumer News and Business Channel Indonesia di Jakarta, Jumat, 1 April 2022.
Alasan Ismail Sabri Yakoop, sekitar 300 juta warga masyarakat di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu, sehingga layak ditetapkan menjadi bahasa resmi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim pada Senin, 4 April 2022, menolak bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN.
Baca Juga: Telah Ditetapkan sebagai WBtB, Disdikbud Kota Pontianak Susun Kamus Bahasa Melayu Pontianak
Menurut Kristianus dan Yulius, hanya orang Melayu di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi.
