Orang Dayak Kecewa kepada Jokowi, Tokoh DIO: Kami Hidupi Jakarta dan Jawa, tapi Terpinggirkan!

- 8 Februari 2022, 21:30 WIB
Ajonedi Minton, Praktisi Hukum dan Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan Dayak International Organization (DIO)
Ajonedi Minton, Praktisi Hukum dan Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan Dayak International Organization (DIO) /Istimewa/Oktavianus Cornelis/Kalbar Terkini

KALBAR TERKINI - Orang Dayak Kecewa kepada Jokowi,  Tokoh DIO: Kami Hidupi Jakarta dan Jawa, tapi  Terpinggirkan!

Tokoh Organisasi Internasional (Dayak International Organization/DIO) Ajonedi Minton menilai, reaksi keras warga Suku Dayak kepada Edy Mulyadi, sangat bisa diterima.

"Selain pernyataan Edy itu tidak bermoral, berbagai reaksi kemarahan ini juga bisa dilihat sebagai bagian akumulasi dari manifestasi kekecewaan Suku Dayak selama ini kepada pemerintah  pusat.

Baca Juga: Malam Pertama Edy Mulyadi Dapat Bingkisan dari Habib Rizieq Sihab, Rupanya Isinya Makan Malam dan Buah-buahan

Termasuk di era Presiden Joko Widodo, dan ini meledak ketika mereka mengutuk Edy" tegas Minton.

Hal ini dinyatakan oleh Minton kepada Kalbar-Terkini.Com di Pontianak, Ibukota Provinsi Kalbar,  Selasa, 8 Februari 2022.

Ini sekaligus mengomentari pernyataannya di saluran YouTube-nya, Ajonedi Minton Official Channel, yang menayangkan program berjudul Manifestasi Kekecewaan Orang Dayak kepada Pemerintah Jokowi dan Dayak Tolak IKN Nusantara.

Baca Juga: Polri Persilahkan Edy Mulyadi Ajukan Penangguhan Penahanan, Jubir Aliansi Dayak: Kami Pantau Prosesnya

Diunggah enam hari lalu, menurut Minton, pernyataannya di YouTube itu sarat akan kritik yang membangun dan solusif  kepada pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo .  

"Faktanya memang benar, orang Dayak selama ini terpinggirkan, tapi syukurlah ada reformasi," kata praktisi hukum yang juga Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan DIO.

Menurut Minton,  akumulasi orang Dayak terungkap pasca munculnya YouTube Edy Mulyadi itu, yang membuat semua tokoh dan warga Dayak marah baik DIO, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), dan menuntut mantan caleg gagal dari PKS pada 2019 itu diproses secara hukum pidana dan hukum adat Dayak.

Baca Juga: Setelah Edy Mulyadi, Kini Giliran #bersatulaporkanNichoSilalahi Trending di Twitter

Dalam video itu, Edy yang didampingi rekan rekannya, menyatakan bahwa ketidaksukaannya atas pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN), yang akan segera pindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Edy melontarkan kata-kata yang mengandung makna terhadap masyarakat di Kalimantan, dan secara bersamaan menyatakan ketidaksukaannya terhadap Menteri Pertahanan RI Letjen (Purn) Jenderal Prabowo Subianto.

Bagi Edy, orang-orang tidak akan mau membangun properti di Kalimantan, karena pasarnya  hanya makhluk halus.

Baca Juga: Edy Mulyadi Ditahan, Kompolnas Berikan Dukungan Langkah Polri: Sampaikan Kritik Dengan Santun

“Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gua bangun di sana,” katanya.

Menurut Minton, orang Dayak selama ini hanya diam sekalipun sempat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat di berbagai bidang.

"Namun, ini  bukan berarti tinggal diam jika ditindas. Bukan berarti kalian hebat, dan lebih pintar dari kami orang Kalimantan, sehingga kami dianggap dapat sewenang-wenang diperlakukan secara diskriminatif,  dan rasis, hanya karena kami selalu mengalah, dan tidak bertindak keras dan kasar dalam menuntut perhatian dari pemerintah pusat," tegasnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Edy Mulyadi Keberatan Penahanan, Polri: Penyidik Sudah Menjalankan Semua Prosedur KUHP

"Kami tetap diam, sekalipun hasil bumi kami, berupa kayu, tambang bauksit, batubara, minyak bumi, sawit dan berbagai kekayaan alam lainnya dikuras dan diekploitasi demi devisa negara untuk menghidupi indonesia dan membangun Jakarta dan Pulau Jawa," lanjut Minton,  sebagaimana juga dinyatakannya dalam YouTube Ajonedi Minton Official Channel.
 
Selama puluhan tahun Indonesia merdeka, tambah Minton, pemerintah pusat tidak pernah menganggap orang Dayak ada di negara ini," ujarnya.

"Bahkan,  orang Dayak secara terang-terangan  diabaikan baik di pemerintahan, swasta, BUMN, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, apalagi secara politik," tambahnya.

Halaman:

Editor: Slamet Bowo Santoso


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x