Network
Sementara kalangan aktivis oposisi oposisi di Myanmar menyerukan ke pihak Total untuk tidak menangguhkan produksi gas, tetapi menempatkan bagian pendapatan gas rezim ke dalam rekening lain yang dilindungi sampai demokrasi dipulihkan, sehingga rezim tidak memiliki akses ke uang tersebut.
Dua hari sebelum RUPS, pihak Total dan rekan investornya, Chevron, mengumumkan bahwa jaringan pipa yang sangat menguntungkan, membawa gas Yadana ke Thailand, akan mengalami penangguhan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya.
Baca Juga: Daftar Ibadah Sunah di Bulan Syawal, Segera Laksanakan Masih Ada Kesempatan
“Kami mendengarkan para pemangku kepentingan. Dan, kami telah menerima panggilan untuk membatasi pendapatan yang masuk ke junta militer. Kami telah mencoba segalanya untuk mengurangi ini, ”kata bos perminyakan Prancis itu kepada pemegang saham.
Sebagai akibatnya, Perusahaan Minyak dan Gas Myanma (MOGE), BUMN Myanmar , kemungkinan akan kehilangan sekitar 40 juta dolar AS per tahun dalam bentuk dividen. Ini karena MOGE memiliki 15 persen dari perusahaan yang memiliki pipa tersebut, Moattama Gas Transportation Company (MGTC) yang berbasis di Bermuda.
Namun, kelompok kampanye, EarthRights International memperkirakan, penangguhan dividen dari aliran pipa gas Yadana berjumlah kurang dari 10 persen dari pendapatan negara yang dihasilkan dari proyek gas Yadana yang dikelola Total, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai 'langkah kecil ke arah yang benar'.
"Tindakan yang lebih komprehensif akan menjadi penghentian total bagi hasil dengan MOGE, yang akunnya dikendalikan oleh rezim," tulis Earth Rights International dalam tanggapannya di Twitter.
Pouyanné menolak anggapan bahwa Total membayar uang 'di luar negeri' kepada junta militer, meskipun perusahaan tersebut menempatkan MGTC di negara Bermuda. Pemerintah Myanmar justru menerima sebagian besar pendapatan gasnya dari Yadana melalui bank-bank di Thailand.
Baca Juga: Ratusan Kerangka Anak Indian Ditemukan di Bekas Gedung Sekolah
Total juga menyatakan kepada investor bahwa pihaknya berhenti mengembangkan proyek potensial baru di Myanmar, kendati bos Total menolak seruan untuk berhenti membayar pajak ke Myanmar.
