Sistem pemilihan - yang mengalokasikan beberapa kursi berdasarkan representasi proporsional yang membantu partai-partai kecil - menilai, SNP bakal gagal memenangkan mayoritas suara, jika dilakukan lewat pemungutan suara secara langsung, sesuatu yang diakui oleh Menteri Pertama Nicola Sturgeon, pemimpin SNP. "Saya tidak pernah menerima itu (mayoritas langsung) begitu saja, dan itu selalu berada (ibarat) di ujung pisau," katanya.
Kemungkinan masih terdapat mayoritas pro-kemerdekaan sekalipun andai SNP gagal karena hadir Partai Hijau, yang juga mendukung pemisahan diri. Tetapi pendukung dari kalangan serikat pekerja berpendapat bahwa tanpa mayoritas SNP, maka tidak ada mandat untuk referendum.
Peta politik di Skotlandia telah menyimpang dari kebijakan Pemerintah Inggris selama beberapa waktu, tetapi suara di Skotlandia sendiri masih terpecah terkait referendum pemisahan Skotlandia setelah 314 tahun menjadi bagian dari Inggris dan Wales.
Akibat Inggris Keluar dari UE
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE), sebuah langkah yang ditentang oleh mayoritas warga Skotlandia, antipati terhadap pemerintah konservatif Johnson, dan persepsi bahwa Pemerintah Inggris tidak menangani secara baik krisis akibat Covid-19, telah mendukung gerakan kemerdekaan Skotlandia.
Jajak pendapat pada 2014, 55 persen suara warga Skotlandia menyatakan tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, dan 45 persen suara memilih merdeka. Atas kemenangan 55 persen itu, Johnson meyatakan bahwa itu adalah suara 'sekali dalam satu generasi'.
Namun dipastikan, jajak pendapat kedua akan menunjukkan bahwa hasil referendum kedua akan terlalu ketat untuk disimpulkan.
Pemerintah Inggris mengharuskan Johnson untuk menyetujui pemungutan suara agar sah, dan Jonhson telah menjelaskan bahwa persetujuan seperti itu tidak akan diberikan. "Saya pikir, referendum dalam konteks saat ini tidak bertanggung jawab dan sembrono," katanya kepada surat kabar Daily Telegraph.
"Hasilnya terlihat seperti yang kami harapkan, bahwa dengan Partai Hijau Skotlandia, akan ada mayoritas pro-kemerdekaan di parlemen Skotlandia, dan kami menganggapnya sebagai mandat yang jelas dari rakyat Skotlandia, untuk mengadakan referendum lagi. Boris Johnson tidak menginginkan referendum karena dia tahu akan kalah," tegas Lorna Slater, pemimpin Partai Hijau Skotlandia kepada BBC.
Jika Sturgeon mengesampingkan pemungutan suara ilegal atau liar, maka kemungkinan besar masalah ini pada akhirnya akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Inggris.