KALBAR TERKINI - Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) atau pemerintahan bayangan Myanmar telah membentuk kementrian Pertahanan, yang menteri serta semua pejabatnya diisi sipil. Pihak NUG menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk kementerian pertahanan yang berada di bawah pengawasan sipil.
Inilah perbedaan besar dari praktik junta pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, yang dikendalikan oleh rezim.
Adapun prinsip dasar Kementrian Pertahanan Myanmar dari Kabinet NUG, terdiri dari 35 poin yang diumumkan oleh NUG pada Jumat, 7 Mei 2021, sebagaimana dikutip Kalbar-Terkini.com dari The Irrawaddy.
Pemerintahan paralel ini juga menantang legitimasi Dewan Administrasi Negara Myanmar, yang mengatur rezim dan kabinetnya. Kabinet NUG dibentuk oleh anggota parlemen terpilih dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan militer pada 1 Februari 2021.
Baca Juga: ASEAN Dicap Pengecut: Desak AS Selesaikan Konflik Myanmar!
Kabinet ini juga dilengkapi beberapa perwakilan dari berbagai kelompok etnis Myanmar, yang dibentuk pada April 2021.
Berikut beberapa poin penting dari prinsip Kementrian Pertahanan Myanmar bentukan NUG.
Secara politis, menurut NUG, prinsip-prinsip tersebut harus sejalan dengan norma demokrasi dan hak asasi manusia serta nilai-nilai utama federalisme, seperti kesetaraan dan penentuan nasib sendiri.
Peran Kepemimpinan