Network
“Kami menyatakan kesiapan ASEAN untuk membantu Myanmar dengan cara yang positif, damai dan konstruktif,” kata Menlu Brunei yang mewakili ASEAN dalam sebuah pernyataan.
Menteri luar negeri yang ditunjuk militer menghadiri pertemuan ASEAN dengan materi 'bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional', tidak fokus ke masalah Myanmar. Dikatakan Menlu Wunna Maung Lwin hanya memberi tahukan ke pertemuan tersebut tentang penyimpangan pemungutan suara dalam Pemilu Myanmar pada November 2020.
Militer telah membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan keluhannya atas diabaikannya kecurangan pemilih dalam pemilu 8 November diabaikan.
Partai Suu Kyi menang telak, mendapatkan masa jabatan lima tahun kedua. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
Pemimpin Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing menegaskan, intervensi itu untuk melindungi demokrasi Myanmar yang masih muda, dan telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, tetapi tidak diberi kerangka waktu.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan pada Selasa lalu, kudeta itu merupakan langkah mundur yang 'tragis' bagi Myanmar dan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanannya disebut sebagai 'bencana'.
Upaya ASEAN untuk menemukan jalan keluar dari krisis telah menuai kritik dari dalam Myanmar, dengan kekhawatiran hal itu akan melegitimasi junta dan tidak membantu negara tersebut.
"Tidak ada lagi kata-kata, tindakan," kata aktivis Thinzar Shunlei Yi kepada Reuters dalam sebuah pesan ketika ditanya tentang upaya ASEAN. Dia menyerukan sanksi terhadap bisnis yang terkait dengan militer.***
Sumber: Reuters
