Network
SRINAGAR, KALBAR TERKINI - Pertemuan diplomat asing atas prakarsa Pemerintah India di Negara Bagian Kashmir diklaim sebagai kamuflase untuk menutupi semua fakta pelanggaran hak azasi manusia (HAM) oleh India yang terjadi selama ini.
"Pemerintah India berusaha menutupi situasi sebenarnya," demikian pernyataan bersama Liga Muslim Jammu-Kashmir (LMJK) dan Gerakan Rakyat Jammu- Kashmir (GRJK), sebagaimana dilansir Kalbarterkini.com dari laman Kashmir Media Service (KMS), Jumat, 19 Februari 2021.
Sementara menurut Reuters, Sabtu, 20 Februari 2021, Pemerintah India mengkritik pernyataan dua pelapor khusus PBB tentang perubahan konstitusi di Kashmir. Undang-undang India yang diberlakukan parlemen negara tersebut di Kashmir, dianggap akan menghalangi kebebasan beragama dan memperburuk masalah minoritas di India.
Baca Juga: Ganti Konstitusi Kashmir, India Dipermalukan PBB di Pertemuan Diplomat Asing
Kashmir didominasi umat Muslim termasuk etnis minoritas Jammu. Pemerintah India sendiri menyatakan, pemberlakuan UU tersebut bertujuan untuk menjadikan rakyat Kashmir sama di mata hukum sebagaimana rakyat India. Dengan demikian, akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.
LMJK: Dunia hanya Diam
Menurut Pjs LMJK Abdul Ahad Parra dalam pernyataan persnya di Kota Srinagar Ibu Kota Kashmir, kunjungan delegasi asing (diplomat) ke Kashmir, persis seperti 'drama India'. Sebab terbukti, kunjungan para diplomat asing tersebut disambut pemogokan massal oleh warga di Kashmir.
Abdul menegaskan, aksi yang baru kali pertama terjadi ini menggambarkan tentang betapa suramnya situasi di Kashmir. Masyarakat diklaimnya selalu tertindas dan mengalami masa yang terparah sepanjang sejarah.
"Di mana organisasi politik dan masyarakat tidak boleh melakukan protes secara damai. Kunjungan delegasi tersebut akan bermanfaat, seandainya kami dapat dengan bebas bertemu mereka," ujarnya.
