Network
NAYPYDAW, KALBAR TERKINI - Aksi demo di Myanmar semakin memanas. Ribuan warga menyerukan dihentikannya aksi-aksi penculikan pada malam hari. Setelah Sabtu, 13 Februari 2021 siang tadi berkumpul di Pusat Bisnis Yangon, warga akhirnya turun ke jalan-jalan utama.
Para pengunjuk rasa lainnya memadati jalanan utama di Kota Naypydaw dan kota kedua Mandalay serta kota-kota lain di Myanwar.
"Hentikan penculikan di malam hari" adalah salah satu tanda yang dipasang oleh pengunjuk rasa di Yangon sebagai tanggapan atas penggerebekan penangkapan dalam beberapa hari terakhir.
Baca Juga: IPM Terendah di Kalimantan, Sutarmidji: Peran Cendikiawan Dayak Sangat Penting
Sejak Jumat kemarin sebagaimana Kalbarterkini.com dari Reuters, kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat, lebih dari 350 orang.
Termasuk pejabat, aktivis dan biarawan, telah ditangkap di Myanmar sejak kudeta 1 Februari lalu. Beberapa di antaranya menghadapi tuntutan pidana dengan "alasan yang meragukan".
Kemarahan di Myanmar dipicu oleh video yang menunjukkan lebih banyak penangkapan terhadap kritikus pemerintah, termasuk seorang dokter yang merupakan bagian dari gerakan pembangkangan sipil. Beberapa penangkapan terjadi selama malam hari.
Meme internet dengan judul "Malam kita tidak aman lagi" dan "militer Myanmar menculik orang di malam hari" telah beredar luas di media sosial. Pemerintah tidak menanggapi permintaan komentar atas penangkapan tersebut.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Imlek, Tina Toon Dapat Jatah Angpao dari Ahok
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas bagi para tahanan politik, menyuarakan keprihatinan.
“Anggota keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang biaya, lokasi, atau kondisi orang yang mereka cintai. Ini bukan insiden yang terisolasi, dan penggerebekan malam hari menargetkan suara-suara yang berbeda pendapat. Itu terjadi di seluruh negeri, ” demikian pernyataan pihak asosiasi tersebut.
Tentara menyatakan telah merebut kekuasaan karena dugaan kecurangan dalam pemilihan November 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau disingkat LND pimpinan Aung San Suu Kyi secara telak. Keluhan tentara itu dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar.
Transisi Dihentikan
Kudeta tersebut telah menghentikan transisi tentatif menuju demokrasi yang dimulai pada 2011 setelah hampir setengah abad Myanmar terisolasi dan stagnan akibat dipimpin pihak junta militer.
Suu Kyi yang selama puluhan tahun menjadi simbol perjuangan demokrasi di Myanmar, menghadapi tuduhan mengimpor dan menggunakan enam radio walkie-talkie secara ilegal yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya.
Baca Juga: Disperindag Sintang Janji Bantu Petani Miliki Brand Beras Lokal
Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 orang, mengadopsi resolusi pada Jumat lalu yang meminta Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan pejabat lainnya dari penahanan. Militer diminta menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Thomas Andrews, penyelidik hak asasi PBB untuk Myanmar menyatakan pada sesi khusus dewan hak asasi di Jenewa bahwa Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi dan embargo senjata.
Myint Thu, Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa mengatakan pada sesi tersebut, bahwa Myanmar tidak ingin "menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara itu," dan akan melanjutkan kerja sama internasional.***
Sumber: Reuters
