TEHERAN, KALBAR TERKINI - Amerika Serikat dan sekutunya dari sejumlah negara Barat diklaim semena-mena memperlakukan Iran. Menyebut diri sebagai penegak HAM, padahal mereka sendiri berkonspirasi membuat senjata mematikan termasuk senjata kimia.
Wakil Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, Majid Tafreshi menegaskan, pelanggaran HAM tersebut juga disertai dengan penyalahgunaan konsep secara sistematis. "Seperti keserakahan politik," tegasnya ketika berbicara dalam pertemuan Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran di Teheran, Ibu Kota Iran, Minggu, 14 Maret 2021.
Pada dekade 1980-an, serangan ke Iran atas perintah diktator Irak Presiden Saddam Hussein telah melibatkan senjata kimia, yang menurut klaim Iran, dibuat di fabrik-fabrik di Eropa atas sponsor AS. Akibatnya, ratusan ribu warga Iran tewas termasuk anak-anak yang tak berdosa. Para korban yang selamat hingga kini termasuk tentara, harus mengalami cacad seumur hidup selama puluhan tahun.
Baca Juga: Di India,Koruptor Gila Ini Ajukan Penghapusan 26 Ayat Alquran, Tokoh Islam: Manusia Terkutuk!
Baca Juga: Burqa Dilarang di Sri Lanka, Madrasah Ditutup: Demi Keamanan Nasional!
Baca Juga: Pasukan Malaikat Suci Iran Bertaruh Nyawa, Khamenei: Puji Tuhan Semesta Alam!
Dikutip Kalbar-Terkini.com dari IRNA, Minggu, Tafreshi juga mencontohkan tentang sanksi sepihak yang diberlakukan AS atas dukungan beberapa negara Barat terhadap Iran. Sanksi ini disebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap aturan HAM yang sudah dilembagakan dalam komitmen internasional.
Kaitannya itu Tafreshi menegaskan bahwa tak ada perpanjangan mandat dari pihaknya terhadap pelapor khusus PBB terkait 'politik' Iran. Sebab, jumlah negara yang abstain atau menentang resolusi ternyata melebihi mereka yang memilih.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran menggelar pertemuan dengan menghadirkan kalangan duta besar dan kepala misi organisasi internasional duntuk menginformasikan kepada dunia tentang perkembangan HAM terbaru di Iran.
Disampaikan pula tentang pertimbangan dan keprihatinan Iran mengenai HAM dan tudingan adanya pelanggaran seperti yang diklaim oleh pejabat PBB. Karena itu, Iran menentang perpanjangan mandat pelapor khusus khusus tersebut negara dan menganggapnya sebagai langkah politik palsu untuk secara sistematis melanggar HAM warga Iran.
Tafreshi lebih lanjut menyerukan diakhirinya penggunaan instrumental dan selektif HAM dan menyatakan bahwa dewan tinggi siap bekerja sama dengan semua negara dan LSM atas kesadaran hati nurani.***
Sumber: IRNA