YANGON, KALBAR TERKINI - Setidaknya 21 orang tewas sejak kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021. Sedangkan upaya para menteri luar negeri ASEAN agar junta mengembalikan demokrasi kepada pemerintahan Aung San Suu Kyii juga tak digubris.
Hingga Rabu, 3 Maret 2021, tindakan pihak keamanan semakin keras terhadap para pendem. Pasukan keamanan melepaskan tembakan di beberapa tempat untuk membubarkan protes anti-junta dan beberapa orang terluka.
Sikap kian keras dari pihak militer Myanmar ini, sebagaimana dilansir Kalbar-Terkini.com dari Reuters, Rabu, terjadi sehari setelah para menteri luar dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pihak junta untuk mengakhiri krisis.
Baca Juga: Kimia Alizadeth, Peraih Mendali Olimpiade Asal Iran ini Kini Memilih Bermain untuk Jerman
Seruan ini ternyata tidak membuat kemajuan. Begitu pula desakan supaya pihak junta membebaskan pemimpin pemerintah yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memulihkan demokrasi.
Rabu sore ini, pasukan keamanan menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada pengunjuk rasa di beberapa tempat, termasuk kota-kota utama Yangon dan Mandalay, dan amunisi aktif juga dilaporkan digunakan di beberapa tempat.
"Oh, mataku, sakit," teriak seorang wanita berseragam guru saat dia dan pengunjuk rasa lainnya terpapar awan gas air mata di Kota Mandalay, menurut video siaran langsung dari sebuah medsos.
Baca Juga: 'Gegara' Bos-bosnya di Beijing, Orang China di Australia kerap Diserang
Sembilan orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet di Mandalay, kantor berita Myanmar Now melaporkan.
Sedangkan Monywa Gazette melaporkan, lima orang terluka ketika pasukan keamanan menembakkan peluru tajam di pusat kota itu.
Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi mengenai penembakan dan cedera di dua kota pusat lainnya, Myingyan dan Magway.
Seorang juru bicara dewan militer yang berkuasa, tidak menjawab panggilan telepon Reuters yang meminta komentar.
Pasukan keamanan menahan sekitar 400 pengunjuk rasa saat mereka membubarkan protes di Yangon, Myanmar Now melaporkan.
Seorang aktivis mengatakan, beberapa pemimpin protes termasuk di antara mereka telah dibawa pergi. Video yang di-posting di medsos menunjukkan antrean panjang pria muda, tangan di atas kepala, masuk ke truk tentara saat polisi dan tentara berjaga. Reuters tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut.
Para pengunjuk rasa juga keluar di Negara Bagian Chin di barat, Negara Bagian Kachin di utara, Negara Bagian Shan di timur laut, wilayah tengah Sagaing dan selatan, kata media dan penduduk.
“Kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang menginginkan kediktatoran,” Salai Lian, seorang aktivis di Negara Bagian Chin, mengatakan kepada Reuters.
Baca Juga: 'Tua-tua Keladi', Inilah Tank Sistem Elektronik Canggih Modifikasi Rusia
'Tidak ada Kata-kata Lagi'
Pada Selasa, 2 Maret 2021, ASEAN gagal membuat terobosan dalam pertemuan virtual menteri luar negeri di Myanmar. Para menlu ini menyerukan semua pihak untuk 'bersatu menahan diri' dan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya.
“Kami menyatakan kesiapan ASEAN untuk membantu Myanmar dengan cara yang positif, damai dan konstruktif,” kata Menlu Brunei yang mewakili ASEAN dalam sebuah pernyataan.
Menteri luar negeri yang ditunjuk militer menghadiri pertemuan ASEAN dengan materi 'bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional', tidak fokus ke masalah Myanmar. Dikatakan Menlu Wunna Maung Lwin hanya memberi tahukan ke pertemuan tersebut tentang penyimpangan pemungutan suara dalam Pemilu Myanmar pada November 2020.
Militer telah membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan keluhannya atas diabaikannya kecurangan pemilih dalam pemilu 8 November diabaikan.
Partai Suu Kyi menang telak, mendapatkan masa jabatan lima tahun kedua. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
Pemimpin Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing menegaskan, intervensi itu untuk melindungi demokrasi Myanmar yang masih muda, dan telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, tetapi tidak diberi kerangka waktu.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan pada Selasa lalu, kudeta itu merupakan langkah mundur yang 'tragis' bagi Myanmar dan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanannya disebut sebagai 'bencana'.
Upaya ASEAN untuk menemukan jalan keluar dari krisis telah menuai kritik dari dalam Myanmar, dengan kekhawatiran hal itu akan melegitimasi junta dan tidak membantu negara tersebut.
"Tidak ada lagi kata-kata, tindakan," kata aktivis Thinzar Shunlei Yi kepada Reuters dalam sebuah pesan ketika ditanya tentang upaya ASEAN. Dia menyerukan sanksi terhadap bisnis yang terkait dengan militer.***
Sumber: Reuters