Network
Pemerintahan Biden pertama kali menyerukan KTT tersebut pada April 2021 setelah Rusia diduga terlibat dalam serangkaian tindakan konfrontatif: mengumpulkan pasukan sementara di perbatasan Ukraina, peretasan SolarWinds, laporan pemberian hadiah untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan, dan peracunan disusul pemenjaraan terhadap pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.
Baca Juga: Otoritas Palestina Dimaki 'Anjing': Saatnya Merangkul Hamas!
Rusia juga diyakini melindungi para peretas di balik serangan siber pada Mei 2021 ini, yang mematikan Saluran Pipa Kolonial, perusahaan yang mengirimkan 45 persen pasokan bensin ke Pantai Timur AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, pemerintah menginginkan 'hubungan yang stabil dan dapat diprediksi' dengan Rusia. Blinken bertemu pekan lalu di Islandia dengan Menteri Luar Negeri lama Rusia, Sergey Lavrov.
Kedua diplomat menggambarkan pertemuan sejam satu dan 45 menit itu berlangsung sopan dan konstruktif, meskipun perselisihan tajam tetap ada. Rusia mengusulkan dialog strategis baru, dan AS tampak menerima.
"Ada banyak 'puing', tidak mudah untuk mengangkatnya, tapi saya merasa Antony Blinken dan timnya, bertekad untuk melakukan ini. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kami,”kata Lavrov, menurut kantor berita TASS.
Biden telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda ke Rusia dari pendahulunya, Donald Trump, yang sering ingin berteman dengan Putin.
KTT tunggal Putin-Trump pada Juli 2018 di Helsinki, telah ditandai dengan penolakan Trump untuk memihak badan-badan intelijen AS terkait pengusutan atas tuduhan campur tangan Rusia dalam Pemilu AS 2016.
Di bawah Biden, AS berusaha menekan Rusia melalui sanksi ekonomi. Di antaranya, menjatuhkan hukuman pada pekan lalu untuk perusahaan dan kapal Rusia terkait pekerjaannya di pipa gas alam di Eropa, meskipun pemerintahan Biden membiarkan perusahaan Jerman yang mengawasi proyek tersebut, sehingga membuat frustrasi beberapa anggota parlemen dari Partai Republik dan Partai Demokrat di AS.
Pada April 2021, Pemerintah AS mengusir 10 diplomat Rusia, dan menjatuhkan sanksi ke lusinan perusahaan dan pejabat. Ini merupakan upaya untuk menghukum Kremlin karena mencampuri pemilihan presiden pada 2020, dan tudingan peretasan SolarWinds.
