Network
Perjanjian tersebut juga membentuk 88 anggota Dewan Nasional Palestina terpilih, yang menggelar sidang perdananya di Gaza pada Maret 1996.
Pada1994 dan 1996, Israel membangun pembatas Jalur Gaza Israel untuk meningkatkan keamanan di Israel.
Sebagian besar pembatas ini dirobohkan oleh Palestina pada awal Intifada Al-Aqsa September 2000.
Pada Desember 2000- Juni 2001, pembatas antara Gaza dan Israel dibangun kembali.
Selain itu, Israel masih memiliki hak untuk mengontrol perbatasan utara Jalur Gaza, serta wilayah perairan dan udara, sedangkan Mesir mengontrol perbatasan selatan Jalur Gaza.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Pengawasan Hak Azasi Manusia, organisasi terkait LSM internasional lainnya menganggap, Israel masih menduduki Jalur Gaza karena Israel yang menguasai wilayah udara dan perairan Gaza, dan tidak memungkinkan dilakukannya pergerakan barang masuk-keluar Gaza lewat udara atau laut, kecuali hanya melalui darat).
Namun, lintas perbatasan dengan Mesir, tidak dikontrol oleh Israel. Seperti halnya Israel, Mesir juga membatasi lalu lintas barang dan orang yang melintasi perbatasan.
Israel menyatakan, Gaza tidak lagi didudukinya, karena Israel tidak memiliki hak kontrol efektif atau kewenangan atas daratan di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni berkata pada 2008: "Israel hengkang dari Gaza. Membongkar permukimannya di sana. Tak ada lagi tentara Israel yang tersisa di sana, setelah penarikan diri dari wilayah itu."
Setelah Israel mundur pada 2005, Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa status hukum dari Jalur Gaza, tidak mengalami perubahan, dan status Gaza masih tidak jelas setelah Operasi Cast Lead, dan invasi Israel di Gaza pada Januari 2009.
Pada 2012, pendiri Hamas, Mahmoud Zahar menyatakan, Gaza tidak lagi diduduki.
