Network
3. Kejanggalan ketiga ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka.
4. Keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah.
5. CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi.
6. Keterangan Ketua RT yang tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses olah TKP.
“Kami menilai bahwa sejumlah kejanggalan tersebut merupakan indikasi penting bahwa Kepolisian terkesan menutup-nutupi dan mengaburkan fakta kasus kematian Brigadir J.
Terlebih keberadaan Kadiv Propam saat peristiwa terjadi pun tidak jelas,” kata dia.
Rivanlee meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menjamin independensi dan transparansi tim khusus yang bertugas untuk mengungkap fakta kasus tersebut.
Serta dapat menyampaikan secara berkala pada publik atas perkembangan yang terjadi.
“Kapolri menjamin ruang masukan, saran, serta penyampaian dari pihak keluarga korban untuk bebas dari tindakan intimidatif dan tekanan dalam bentuk lain guna mencari fakta seterang-terangnya.
Serta meminta LPSK untuk menjamin perlindungan bagi keluarga korban,” pinta dia.
