Edy Mulyadi Hina Suku Dayak, Tokoh Dayak: Kami Selama ini Diam, Jangan Diinjak, Jangan Uji Kesabaran Kami

- 24 Januari 2022, 19:15 WIB
Ajonedi Minton, Praktisi Hukum dan Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan Dayak International Organization (DIO)
Ajonedi Minton, Praktisi Hukum dan Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan Dayak International Organization (DIO) /Istimewa/Oktavianus Cornelis/Kalbar Terkini

Bujino  mengharapkan aparat Polri bersikap cepat tanggap untuk melakukan langkah terukur, agar tidak muncul gerakan spontanitas masyarakat yang semakin meluas terhadap ungkapan emosional Edy.

Partai Keadilan Sejahtera, membantah pernyataan Edy Mulyadi mewakili kelembagaan partai.

Klarifikasi Partai Keadilan Sejahtera

Sementara Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, maish dilansir dari DIO,  menegaskan bahwa Edy sudah tidak aktif lagi di struktur level manapun,  dan bukan pejabat struktur PKS.

Edy pernah menjadi calon legislatif PKS, kemudian tidak aktif setelah proses pemilu usai hingga kini.

“Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan.Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang.Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,” ujar Ahmad, Mabruri dalam keterangan resmi, Minggu, 23 Januari 2022.

Ahmad menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan ibu kota baru disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

“Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik,” ujar Ahmad Mabruri.

Ahmad, berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.

“Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi,” kata Ahmad Mabruri.

Halaman:

Editor: Slamet Bowo Santoso


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah