Teroris Papua Jangan Mimpi Merdeka, Mahfud: Tak Dibahas di Forum Resmi Internasional

- 3 Mei 2021, 18:04 WIB
TIDAK DIAKUI -  Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tidak satu pun forum resmi internasional termasuk di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI./FOTO:  FREE WEST PAPUA/CAPTION: OKTAVIANUS C/
TIDAK DIAKUI - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tidak satu pun forum resmi internasional termasuk di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI./FOTO: FREE WEST PAPUA/CAPTION: OKTAVIANUS C/ /KALBAR TERKINI/OKTAVIANUS CORNELIS

JAKARTA - Tidak satu pun forum resmi internasional termasuk di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI. Sebab, seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang Penentuan Pendapat Rakyat Papua.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan,  resolusi PBB tersebut  menegaskan, Papua termasuk Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

"Ini karena seluruh negara di dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan BIN, di Jakarta, Senin, 3 Mei 2021.

Sementara Kepala Badan Intelijen Strategis TNI,  Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengingatkan bahwa isu kemerdekaan Papua,  tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri.

Baca Juga: China 'Tweet' Karikatur 'anti-Semit': Hubungan dengan Israel Terancam Retak

"Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri. Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP, yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," tegasnya, sebagaimana rilis dari Ketua MPR RI yang dibagi ke grup Whatsupp Forum Redaktur, Senin.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, untuk menumpas para teroris KKB, maka TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh. Disebutkan, ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan.

"Air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB. Setelah memukul mundur,  dan menguasai kembali berbagai desa dari cengkraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua,  sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020," kata Bamsoet -panggilan akrabnya- yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila.

Baca Juga: Siapakah Keluarga Glazer? Pemilik Manchester United Yang Ditolak Sejak Akuisisi MU 16 Tahun Lalu

Selain itu, lanjut Bamsoet, perlu dilakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan. Anggota TNI dan Polri, misalnya, dapat ditugaskan sebagai guru, dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak. Ini karena untuk merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua maka kiat-kiat tersebut merupakan cara yang terbaik dalam memulihkan kembali kondisi damai di Papua,"  ujarnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, sepanjang April 2021 terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB.  Di antaranya pada 8 April 2021, penembakan terhadap seorang guru di Kelurahan Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Menyusul pada  9 April 2021,  terjadi penembakan terhadap guru honorer SMP 2 Beoga, serta pembakaran rumah dinas guru, juga bangunan SD Jambul, SMP 1, dan bangunan SMA 1 Beoga di Kabupaten Puncak.

"Tanggal 11 April 2021, pembakaran Heli Upmi815 milik PT Ersa Air di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Tanggal 13 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga,  dan rumah Anggota DPRD Kabupaten Puncak. Tanggal 14 April 2021, penembakan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, pada 15 April 2021, KKB menembak pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak. Pada 17 April 2021, pembakaran gedung SD Dambet, rumah Kepala Suku,  dan tiga rumah dinas guru di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Baca Juga: Amsterdam Bangun Kawasan Pelacuran Terpadu: 'Menu' sangat Komplit

"Tanggal 25 April 2021, serangan KKB menewaskan Kepala BIN Daerah Papua, Mayjen (Anumerta) TNI  I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Tanggal 27 April 2021, serangan KKB menewaskan anggota Brimob Polri, Bharada Komang, dan melukai dua anggota lainnya," tandas Bamsoet.

Bamsoet yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB, mempunyai karakteristik mengkhawatirkan.

Aksi-aksi ini disebut dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak atau random, yakni guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik, tempat tinggal, dan menciptakan ketakutan,  dan teror terhadap kehidupan rakyat.

Bamsoet: Jika Memaksa, Tindakan Represif!

"Mustahil membangun bumi Papua, jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir, memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang. Karenanya, pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur,  harus diimplementasikan, melalui tindakan represif,  demi melindungi rakyat Papua," tegas Bamsoet.

Ditambahkan, kini terjadi peningkatan intensitas aksi teror KKB, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kelompok teroris. Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa teroris adalah siapapun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

"Data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personil TNI sebanyak 27 orang, dan personil Polri sebanyak 9 orang," ujar Bamsoet.

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI, antara lain,  Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

IPW: Lebih Bengis dan Terlatih

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, Tim Densus 88 Anti Teror Polri harus segera bergerak menunjukkan prestasinya, setelah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai gerakan teroris.

Ketua Presdium IPW Neta S Pane menyatakan, sebulan setelah penetapan bahwa KKB adalah teroris maka saatnya Tim Densus 88 Polri bisa turun ke Papua untuk membersihkan aksi KKB yang meresahkan masyarakat.

"Minimal melokalisir gerakan kelompok teror ini. namun perlu diiingatkan bahwa teroris Papua lebih bengis, lebih terlatih, lebih solid,  dan lebih canggih persenjataannya ketimbang teroris non-Papua," tegasnya.

Menurut pihak IPW,  teroris Papua seakan telah menorehkan fenomena baru dalam sejarah terorisme di mana seorang jenderal bisa terbunuh dalam serangan teroris. Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Minggu,  25 April 2021,  menjadi sejarah pertama adanya seorang perwira tinggi TNI yang tewas dalam konflik di Papua.

Kasus ini juga dinilai telah menunjukkan bahwa teroris Papua sepertinya memiliki penembak jitu yang terlatih dengan senjata mumpuni. Ulah bengis mereka terlihat juga pada pekan pertama April 2021 di mana teroris Papua sudah menewaskan warga dari berbagai kalangan, mulai guru, siswa hingga tukang ojek di Kabupaten Puncak.

Selain itu,  teroris Papua merusak sekolah dan rumah-rumah warga. Bahkan KKB membakar rumah anggota DPRD di Kampung Beoga.

Dari data yang diperoleh IPW, teroris Papua di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak misalnya, memiliki 30 pucuk senjata api, terdiri dari berbagai merek, mulai dari laras panjang hingga pistol genggam, di antaranya SS1 hingga M16.

Teroris Papua terlihat cukup solid dan terafiliasi hanya pada satu kelompok, yakni OPM. Berbeda dengan teroris non-Papua,  yang terdiri dari lima kelompok, yakni Negara Islam Indonesia (NII),  yang berkembang sejak pasca kemerdekaan Indonesia, Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK).

Sejak Januari hingga Maret 2021, Tim Densus 88 Polri sudah berhasil menangkap 94 terduga teroris non-Papua. "Tentunya, setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris Papua, publik menunggu gebrakan operasi pencegahan,  dan penindakan terorisme oleh Densus 88 di Bumi Cenderawasih  itu," tegas IPW.

Ditegaskan, publik menunggu kemampuan Tim Densus 88 Polri dalam menaklukkkan gunung dan rimba raya,  tempat persembunyian teroris Papua. Selama ini Tim Densus 88 Polri sudah berhasil menahlukkan teroris non- Papua,  yang bersembunyi di rumah-rumah kontrakan padat penduduk di perkotaan, dan kini 'medan tempur baru' menunggu Densus 88.***

 

Sumber: Siaran Pers Ketua MPR RI & Ketua Presidium IPW

 

 

Editor: Oktavianus Cornelis


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah