Network
JAKARTA, KALBAR TERKINI – Mantan menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengaku siap menghadapi hukuman mati.
Hal tersebut ditegaskan Edhy menanggapi penyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang mengatakan dua mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemic Covid-19 layak dituntut hukuman mati.
“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya,” kata Edhy Prabowo dilansir dari Antara, Selasa 23 Februari 2021.
Baca Juga: Polda Kalbar Ringkus Pengedar Sabu Di Singkawang, 100 Gram Sabu Diamankan
Edhy mengaku tidak akan berusaha menutupi kesalahannya dan siap mengikuti proses hukum sebagaimana semestinya.
“Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," kata Edhy Prabowo, di Gedung KPK, Jakarta.
Namun, Edhy juga mengklaim selama masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), ia telah melakukan tugasnya dengan baik.
Baca Juga: Buntut Mobil Patroli Dibakar, Polisi Pastikan Akan Ada Tersangka Kasus illegal Logging
Edhy mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal perizinan ekspor benur, itu semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.
"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," kata Edhy.
Kemudian selain itu, Edhy pun lantas mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal.
Baca Juga: Disebut Mirip Dengan Pelaku Sebelumnya, Jarot Minta Polisi Usut Kasus Akun Palsu
“Anda lihat izin kapal yang saya keluarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain,” ujar Edhy.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh tersangka diantaranya penerima suap, yakni Edhy, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF).
Kemudian, Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy.
Adapula pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy. Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca Juga: Terpukul Atas Kematian Tokoh Intelektual, Anas: Selamat Jalan Kang Jalal
PT DPPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor produk pangan, antara lain Benih Bening Lobster (BBL), daging ayam, daging sapi, dan daging ikan.
Sebagaimana Suharjito didakwa karena memberikan suap kepada Edhy senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,44 miliar, dan Rp706.055.440.
Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau selaku staf khusus Edhy, Amiril selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga Anggota DPR RI Iis Rosita dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT ACK.***
