JAKARTA, KALBAR TERKINI - Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta. Hal ini agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat.
"Supaya masyarakat tidak resah atas kegaduhan dari polemik Vaksin Nusantara ini. Dengan adanya sikap tegas Kasad, nasib Vaksin Nusantara makin jelas, dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya," demikian pernyataan Indonesia Police Watch lewat Ketua Presidium Neta S Pane dalam siaran persnya dari Jakarta yang diterima Kalbar-Terkini.com, Sabtu, 17 April 2021.
Menurut IPW, sikap tegas Kasad Andika diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr A Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
Baca Juga: Forwan Meradang: Radja Luncurkan Klip Religi Beradegan Maksiat
Baca Juga: Aung Hlaing Gagal Dijadikan Penjahat Internasional: Kontribusi Suu Kyi Genosida Muslim Rohingnya
Baca Juga: Di Balik Derita, Suu Kyi Bentuk Pemerintahan: Rakyat Myanmar Bersorak!
Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR RI mendatangi RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini, sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya.
Tak pelak lagi, kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR RI juga perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. DPR RI mesti terbuka kepada rakyat tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD.
Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad Andika mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
Bocoran Surat ke Kasad
Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad berisikan empat poin:
- Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb: a.Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto. b. Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
- Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
- Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yg akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel, dan bukan pemberian Vaksin Nusantara. Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil, dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.
- Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.
Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya
sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad dihadapkan perlu bersikap, agar tidak muncul keresahan di masyarakat, dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu semakin solid.***