Network
Di bawah satu proposal, masa jabatan eksekutif dan legislatif pemerintah saat ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, akan diperpanjang tiga tahun lagi.
Strangio kemudian mengutip artikel dari The Associated Press bahwa komentar Jokowi ini kemungkinan akan menghentikan momentum menuju langkah yang dikhawatirkan banyak orang akan sangat melemahkan kredibilitas sistem demokrasi yang relatif telah berhasil.
Pernyataan Jokowi itu juga muncul sehari sebelum Badan Ekskeutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar protes besar-besaran di Jakarta, Ibukota Indonesia, dan beberapa kota lainnya untuk menentang rencana tersebut.
Ironisnya, Strangio menulis, ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pilpres 2024, mendapat dukungan yang mengerikan dari dalam pemerintahan yang sedang berkuasa.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki gagasan yang sama.
Sementara ketua dari tiga partai terkemuka dalam koalisi yang berkuasa, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) dan Partai Amanat Nasional (PAN), masing-masing adalah yang kedua, kelima, dan yang kedua, sebagai partai terbesar keenam di DPR RI.
Masih menurut Strangio, partai-partai ini secara aktif berkampanye untuk penundaan pemilihan.
Organisasi massa Muslim yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang berpengaruh, yang terkait erat dengan PKB, juga mendukung gagasan tersebut.
"Mungkin, pendorong yang paling menonjol adalah Menko Luhut Pandjaitan, yang telah mencatat bahwa mayoritas orang Indonesia mendukung gagasan tersebut," kata Strangio.
Berbicara di podcast pada Maret 2022, Luhut mengklaim tanpa bukti, bahwa mayoritas dari 273 juta penduduk Indonesia mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.
