Network
Hal ini dinilainya menunjukkan kebuntuan dari kalangan partisan tersebut, yang nota bene dapat menimbulkan masalah yang serius, terkait berfungsinya sistem demokrasi, persis yang sedang terjadi di Kongres AS.
Saat ini, menurut Strangio, mengutip Endy Bayuni di The Jakarta Post, bahaya serius juga dapat ditimbulkan oleh terlalu banyak konsensus di antara para elit yang berkuasa.
Kampanye penundaan Pilpres 2024 juga menunjukkan pikiran subversif berbahaya yang sedang bekerja di antara beberapa pemimpin politik negara.
Jokowi sendiri secara tegas membantah anggapan bahwa pemerintahannya berusaha memperpanjang masa jabatannya dan menunda Pilpres 2024, setelah berbulan-bulan saran untuk efek ini dari tokoh-tokoh politik senior.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Jokowi selama rapat kabinetnya untuk membahas persiapan lanjutan untuk pemilihan, yang akan menandai akhir periode kedua masa jabatannya sekaligus merupakan masa jabatan terakhir sesuai konstitusi.
Jokowi memerintahkan para menterinya untuk menginformasikan kepada publik bahwa jadwal pemilihan presiden berikutnya telah ditetapkan, dan tidak akan berubah.
“Ini perlu dijelaskan agar tidak ada rumor yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk menunda pemilihan atau spekulasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan ketiga terkait,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa pemerintahannya telah 'menyetujui bahwa pemilihan akan diadakan pada 14 Februari 2024'.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah politisi senior dan anggota kabinet, telah mendukung gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi di luar akhir masa jabatan keduanya.
Ini dianggap bisa dilakukan, baik lewat penundaan Pilpres 2024, atau mengubah konstitusi untuk memungkinkan Jokowi mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
