Jaga Nama Baik Bangsa, Presiden: Sudah 5 Tahun Karhutla Indonesia Tak Dibahas Negara-Negara ASEAN

- 26 Februari 2021, 08:01 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019).
Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). /Kalbar Terkini/Mulyanto Elsa

Hadir dalam rapat tersebut secara langsung antara lain kepala-kepala daerah yang daerah-nya rawan karhutla seperti Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Bupati Pulau Pisau.

Selain itu hadir juga Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfur MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta para pejabat terkait lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual.

"Malu kita, dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu," tutur Presiden berharap.

Mahfud MD, Menkopolhukam dalam laporannya mengatakan terjadi penurunan angka karhutla yaitu pada 2015 terjadi karhutla di lahan seluas 2.610.000 hektare, selanjutnya pada 2019 mencapai 1.592.010 hektare sedangkan pada 2020 tercatat 296.942 hektare.

Baca Juga: Camat dan Kades Wajib Gencar Sosialisasi Pencegahan, Bupati Landak Minta Tidak Ada Karhutla

"Kita perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang karena 99 persen karhutla adalah ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja," ungkap Presiden.

Pembakaran hutan tersebut menurut Presiden karena motif ekonomi sebagai alasan utama.

"Karena saya tahu pembersihan lahan dengan pembakaran itu adalah cara yang paling murah, tapi ini sudah mulai edukasi kepada masyarakat, ke perusahaan dan korporasi tidak boleh, harus ditata ulang kembali, cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta agar para kepala daerah maupun aparat TNI dan Polri melakukan monitoring dan pengawasan hingga tingkat bawah.

Baca Juga: Antisipasi Persoalan Karhutla, Bupati Kayong Utara: Masyarakat Justru Mengeluhkan Kurang Air

Halaman:

Editor: Ponti Ana Banjaria


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x